Ketika Negara Salah Membaca Kelaparan

Penulis: Muharto (Sekretaris DPC GMNI Palopo)

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini bukan sekadar kebijakan yang keliru, melainkan cermin kegagalan negara dalam membaca persoalan paling mendasar rakyatnya. Atas nama kepedulian gizi, pemerintah justru menabrak akal sehat dengan menukar prioritas strategis demi kebijakan populis yang mahal, rumit, dan sarat paradoks.

Negara seolah lupa bahwa persoalan utama anak-anak Indonesia bukan semata kekurangan makan, melainkan ketiadaan akses terhadap pendidikan yang adil dan bermutu. Di banyak daerah, sekolah masih roboh, guru honorer hidup jauh di bawah standar kelayakan, dan biaya pendidikan terus menghantui keluarga miskin.

Buku serta alat tulis pun masih menjadi barang mewah. Namun, di tengah kondisi itu, negara justru memilih menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk proyek logistik makanan yang rawan pemborosan dan penyimpangan.

Ironisnya, demi membiayai MBG, pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran pada kementerian strategis, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan. Inilah ironi paling telanjang: demi makan gratis, pendidikan dikorbankan. Demi citra keberpihakan, masa depan justru dikerdilkan.

MBG adalah paradoks kebijakan. Negara ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi abai membangun fondasi kecerdasan itu sendiri. Negara ingin anak-anak sehat, tetapi membiarkan sistem pendidikan pincang. Negara ingin tampak hadir, namun kehadirannya justru salah alamat.

Lebih menyakitkan lagi, kebijakan ini lahir dari menara gading kekuasaan, dirumuskan oleh mereka yang tak pernah merasakan pahitnya memilih antara membayar sekolah anak atau memenuhi kebutuhan dapur. Mereka yang tak pernah tahu rasanya bekerja keras demi menyekolahkan tujuh anak, satu per satu, dengan pengorbanan yang tak pernah tercatat dalam laporan negara.

Karena itu, MBG bukanlah urgensi rakyat. Ia lebih menyerupai simbol kepanikan kebijakan, jalan pintas politik, sekaligus kegagalan negara untuk berani fokus pada persoalan yang paling hakiki.

Jika pemerintah sungguh-sungguh berpihak pada masa depan bangsa, maka yang harus didahulukan bukanlah makan gratis, melainkan pendidikan yang gratis, adil, dan bermartabat. Tanpa itu, MBG hanyalah proyek mahal yang mengenyangkan hari ini, tetapi berisiko melahirkan kebodohan massal di masa depan.

Sejarah tidak akan mencatat negara dari seberapa banyak piring yang dibagikan, melainkan dari seberapa cerdas rakyat yang berhasil ia lahirkan.