SENTRUMNEWS.COM

Informasi Menginspirasi

Komisi VII DPR Dorong Pengawasan Ketat atas Kebersihan Destinasi Wisata

Anggota Komisi VII DPR Samuel JD Wattimena saat rapat di Kompleks Parlemen, Selasa (4/2/2026), menyoroti buruknya pengelolaan sampah di destinasi wisata. (Foto: Dok. DPR)

SENTRUMnews.com, JAKARTA — Kritik Presiden terhadap buruknya kebersihan di sejumlah destinasi wisata kembali menyoroti persoalan klasik: sampah yang ditangani kurang maksimal. Komisi VII DPR menilai sorotan kepala negara seharusnya jadi momentum memperbaiki tata kelola kebersihan secara sistemik dan berkelanjutan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menyebut pengelolaan sampah di kawasan wisata masih jauh dari optimal. Menurut dia, pembersihan bersifat seremonial tidak menyelesaikan akar masalah jika tidak disertai sistem dan pengawasan yang jelas.

“Membersihkan sesaat itu baik, tapi yang lebih penting adalah sistem dan pengawasannya,” ujar Samuel di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip Kamis (5/2/2026).

Samuel menegaskan persoalan sampah di destinasi wisata bukan tanggung jawab satu kementerian. Penanganannya melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat. Meski demikian, Kementerian Pariwisata tetap memegang peran strategis, harus aktif memantau lapangan dan memastikan ada tindak lanjut nyata.

“Ini lintas kementerian dan lintas pemerintah daerah, tapi Kementerian Pariwisata harus aktif turun ke lapangan, bukan hanya menyampaikan imbauan,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Kritik Presiden, kata Samuel, seharusnya jadi pengingat agar pemerintah tak bergerak reaktif. Sistem pemantauan harus rutin, evaluatif, dan ada tindak lanjut jelas. “Jangan menunggu dikritik dulu baru bergerak,” ujarnya.

Samuel menekankan, sampah berdampak langsung pada kenyamanan wisatawan dan citra pariwisata. Lingkungan kotor bukan hanya mengganggu pengalaman, tapi juga meninggalkan kesan buruk.

“Wisatawan datang ingin menikmati alam dan budaya. Kalau pantainya kotor dan lingkungannya tidak terjaga, tentu ini jadi catatan buruk,” katanya.

Komisi VII DPR akan terus mengawasi kebijakan dan program pariwisata, termasuk memastikan kebersihan destinasi menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan.

“Kita ingin pariwisata tumbuh, tapi juga tertata dan nyaman,” pungkas Samuel.

DPR menegaskan pengawasan kebersihan destinasi wisata akan terus dijalankan agar pariwisata tetap tertata dan nyaman bagi wisatawan.

(Rs/Sn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

Klik untuk Baca:

Maaf Untuk Copy Berita Silahkan Hubungi Redaksi Kami!