DPR Tekankan Destinasi Wisata Harus Bersih, Aman, dan Nyaman

SENTRUMnews.com, JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan pengembangan pariwisata nasional tidak boleh hanya fokus pada promosi dan jumlah kunjungan.

Pernyataan itu disampaikan Rabu (4/2/2026) saat Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian Pariwisata. Saleh menekankan kebersihan dan keselamatan wisatawan sebagai fondasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Pariwisata tidak hanya berbicara tentang promosi dan peningkatan jumlah kunjungan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana destinasi itu bersih, aman, dan nyaman bagi wisatawan,” ujar Saleh dalam rapat di Kompleks Parlemen, dikutip Kamis (5/2/2026).

Legislator PAN itu menilai pengelolaan kebersihan di berbagai destinasi wisata masih menjadi masalah serius. Ia menekankan, kebersihan harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, bukan sekadar sementara atau insidental.

“Kebersihan destinasi wisata bukan hanya urusan satu kementerian. Ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan konsisten, serta pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar berjalan di lapangan,” tegasnya.

Upaya ini memerlukan kerja sama lintas sektor, dari kementerian, pemerintah daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat.

Selain kebersihan, aspek keselamatan dan keamanan wisatawan juga menjadi perhatian Saleh. Ia menekankan standar keselamatan harus jelas dan diterapkan secara menyeluruh, mencakup transportasi, destinasi, aktivitas wisata, hingga fasilitas pendukung.

“Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas. Standar yang jelas dan pengawasan yang berkelanjutan akan memberikan rasa aman, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” ujar Saleh.

Saleh menekankan, kebersihan dan keselamatan destinasi tidak hanya soal pengalaman wisatawan, tetapi juga citra Indonesia di mata dunia. Destinasi yang bersih, tertata, dan aman akan meningkatkan kepercayaan wisatawan serta mendorong kunjungan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pemerataan pembangunan pariwisata, termasuk desa wisata dan destinasi di luar kawasan utama, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Pariwisata harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Dengan tata kelola yang baik, pariwisata bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.

Komisi VII DPR RI, menurut Saleh, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengembangan pariwisata nasional berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin pariwisata Indonesia tumbuh dengan kualitas, bukan hanya kuantitas. Kebersihan, keselamatan, dan tata kelola yang baik adalah kunci ke arah itu,” pungkasnya.

(Rs/Sn)