Breaking News: Dewan se-Luwu Raya Kumpul di Gedung DPRD Palopo, Bahas Isu Penting?

SENTRUMnews.com, PALOPO — Seluruh pimpinan DPRD se-Luwu Raya berkumpul di Kantor DPRD Kota Palopo, Kamis (5/2/2026). Pertemuan ini langsung menyita perhatian karena diduga kuat membahas langkah strategis terkait pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.

Pantauan di lokasi, rombongan pimpinan dewan dari Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur tiba sekitar pukul 14.00 Wita. Mereka disambut pimpinan DPRD Kota Palopo selaku tuan rumah.

Sejumlah pimpinan dewan yang terlihat hadir antara lain Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Luwu Utara Husain, serta Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Jihadin Peruge. Dari DPRD Kota Palopo, hadir Ketua DPRD Darwis, Wakil Ketua I Harisal A. Latief, dan Wakil Ketua II Alfri Jamil, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.

Rapat resmi dimulai sekitar pukul 14.30 Wita, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menandai dimulainya agenda penting lintas daerah tersebut.

Berdasarkan undangan resmi DPRD Kota Palopo bernomor 000.1.5/4/DPRD, pertemuan ini digelar sebagai rapat koordinasi untuk mematangkan langkah-langkah strategis menghadapi pertemuan dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri RI yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Februari 2026.

Agenda besar yang akan dibawa dalam pertemuan nasional itu adalah pemekaran wilayah/pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya, isu yang sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat dan elite politik di kawasan Tana Luwu.

“Rapat ini penting untuk menyatukan langkah dan sikap seluruh DPRD se-Luwu Raya sebelum bertemu Komisi II DPR RI dan Kemendagri,” demikian tertulis dalam undangan yang ditandatangani Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil.

Pertemuan tertutup ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali menguat setelah sempat stagnan akibat moratorium DOB oleh pemerintah pusat.

Kehadiran lengkap pimpinan DPRD dari empat daerah—Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur—menunjukkan adanya keseriusan dan kesepahaman politik untuk mendorong isu ini ke level nasional.

Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung. Belum ada keterangan resmi terkait hasil pembahasan maupun rekomendasi politik yang akan dibawa ke Jakarta.

(Sn/Jn)