Legislator Luwu Raya Mengetuk Pintu Bappenas untuk Pemekaran Provinsi

SENTRUMnews.com, JAKARTA — Sejumlah legislator dari Luwu Raya mendatangi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (13/1), untuk menyampaikan aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kedatangan mereka bukan sekadar agenda koordinasi, melainkan membawa tuntutan pemekaran wilayah yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

Kunjungan itu menjadi simbol bagaimana suara daerah kembali mengetuk langsung pintu pusat perencanaan pembangunan nasional, dengan harapan aspirasi masyarakat Luwu Raya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Luwu Utara, Husain, tampil di garda depan bersama Wakil Ketua DPRD Luwu Hamka Muslimin dan Zulkifli. Di hadapan pejabat Bappenas, mereka menegaskan bahwa pemekaran Luwu Raya bukan isu musiman atau agenda politik jelang pemilu.

“Kami datang membawa amanah masyarakat. Ini aspirasi kolektif yang sudah diperjuangkan lintas generasi dan lintas kepemimpinan,” tegas Husain dalam keterangannya.

Menurutnya, Luwu Raya memiliki karakter wilayah, potensi ekonomi, serta kesiapan administratif yang layak untuk berdiri sebagai provinsi sendiri.

Para legislator menilai Bappenas berperan strategis dalam arah pembangunan nasional. Luwu Raya pun didorong menjadi provinsi agar tak sekadar wilayah administratif, melainkan kawasan berpotensi besar dengan otonomi penuh untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan.

Nada historis menguat ketika Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, mengingatkan pemerintah pusat pada janji lama di awal kemerdekaan.

“Secara administrasi dan historis, dasar kami kuat. Ada janji Presiden Soekarno kepada Datu Luwu Andi Djemma yang hingga kini belum terwujud,” ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa aspirasi pemekaran bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral negara terhadap sejarah.

Tujuan utama pemekaran, menurut para legislator, adalah percepatan pembangunan. Dengan menjadi provinsi sendiri, wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo diharapkan bisa mengelola sumber daya alam secara lebih optimal dan hasilnya langsung dirasakan masyarakat.

Kini, aspirasi tersebut telah resmi disampaikan ke pemerintah pusat. Para legislator berharap Bappenas tak sekadar mencatat data, tetapi juga menangkap denyut harapan masyarakat Tanah Luwu akan otonomi penuh.

Sementara itu, dukungan juga datang dari kalangan mahasiswa. Sejumlah kelompok mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik di Luwu Raya, mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

(**/Sn)