Luwu Targetkan Rp1,7 Triliun di KUA-PPAS 2026, Prioritaskan Ekonomi Mandiri dan Infrastruktur

SENTRUMnews.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu mulai mendorong pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2026. Penyampaian dokumen tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Luwu, Senin 4 Agustus 2025.

Bupati Luwu, H. Patahudding, dalam pidato pengantarnya menyebut KUA-PPAS sebagai pedoman strategis dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dokumen ini memuat arah kebijakan ekonomi makro, pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah berdasarkan asumsi dasar tahunan.

“PPAS adalah rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan ke setiap OPD sebagai dasar penyusunan RKA sebelum dibahas bersama DPRD,” kata Patahudding, dikutip, Selasa (5/8/2025).

5 Fokus Utama 2026
Patahudding menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah pada 2026 diselaraskan dengan target pembangunan nasional, dengan fokus mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Ada lima prioritas pembangunan yang dirumuskan Pemkab Luwu, yakni: Pengembangan UMKM potensial, Pengembangan kawasan wisata dan Penguatan komoditas unggulan.

Selanjutnuya, Peningkatan investasi industri pengolahan, energi, dan pertambangan serta Pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

Adapun tema pembangunan tahun 2026 ditetapkan: “Penguatan kualitas SDM dan pelayanan publik serta infrastruktur untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah.”

Target Rp1,7 Triliun
Dalam pemaparannya, Patahudding mengungkapkan proyeksi pendapatan daerah 2026 mencapai Rp1,702 triliun, naik sekitar Rp48,2 miliar dari target APBD 2025 sebesar Rp1,654 triliun.

Sementara itu, belanja daerah tahun depan dipatok sebesar Rp1,701 triliun, atau naik Rp25,9 miliar dari belanja tahun sebelumnya yang berada di angka Rp1,675 triliun.

Pemkab Luwu juga memproyeksikan defisit pembiayaan sebesar Rp1 miliar pada 2026. Angka ini menurun drastis dibanding defisit pembiayaan pada 2025 yang tercatat sebesar Rp21,3 miliar.

“Dengan arah kebijakan ini, kami berharap pembangunan di Luwu bisa lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Patahudding. (**/Jn)