Gubernur Sulsel Akan Bentuk Satgas Demonstrasi, Aliansi WTL: Gagal Membaca Aspirasi Rakyat

SENTRUMnews.com, MAKASSAR — Rencana Gubernur Sulawesi Selatan membentuk Satgas Pengamanan Aksi Demonstrasi di tengah gelombang tuntutan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah menuai kritik. Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan kegagalan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memahami dan merespons aspirasi politik masyarakat.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan pembentukan satgas tidak secara khusus menargetkan wilayah Luwu Raya. Menurutnya, satgas akan berlaku di seluruh wilayah Sulawesi Selatan sebagai jalur komunikasi dan penyaluran aspirasi masyarakat.

“Bukan terkhusus ke Luwu Raya, tapi terkhusus di Sulsel karena kita melihat angka demonstrasi di Sulsel termasuk yang tinggi, sehingga itu tidak bagus untuk investasi. Makanya kita akan membuat satgas penanganan pencegahan dini,” kata Sudirman di Makassar, dikutip Selasa (10/2/2026).

Namun, kebijakan tersebut dinilai lebih menonjolkan pendekatan keamanan dibanding upaya dialog politik. Pemerintah provinsi dianggap belum menunjukkan langkah konkret untuk membuka ruang dialog terbuka dan memperjuangkan aspirasi pembentukan DOB Luwu Raya secara politik.

Tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya sendiri bukan aspirasi baru. Dorongan tersebut telah berlangsung lama dan berakar dari ketimpangan pembangunan, ketidakadilan distribusi kebijakan wilayah, serta marginalisasi kepentingan masyarakat Luwu Raya dalam struktur pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Gelombang aksi demonstrasi yang terjadi serentak di berbagai wilayah Luwu Raya dalam sebulan terakhir dinilai sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa diabaikan. Namun, respons pemerintah provinsi disebut belum menyentuh akar persoalan tersebut.

Jenderal Lapangan Aliansi Wija To Luwu (WTL), Alif Nugraha, menilai pembentukan Satgas Pengamanan Aksi Demonstrasi justru menunjukkan lemahnya kepemimpinan politik pemerintah provinsi dalam membaca pesan masyarakat.

“Gelombang aksi ini adalah peringatan serius. Masyarakat Luwu Raya sudah terlalu lama menunggu kejelasan sikap politik pemerintah provinsi,” kata Alif dalam keterangannya kepada redaksi.

Ketua IPMIL UMI ini menegaskan hingga kini belum terlihat sikap tegas Gubernur Sulawesi Selatan, baik dalam membuka dialog terbuka maupun dalam memperjuangkan aspirasi DOB Provinsi Luwu Raya ke tingkat nasional.

Menurut Alif, pendekatan pengamanan berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan antara masyarakat Luwu Raya dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspirasi demokratis dinilai diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai mandat rakyat.

“Pendekatan keamanan tidak akan menyelesaikan konflik. Satgas tidak akan meredam kekecewaan jika akar masalahnya tetap diabaikan,” ujarnya.

Alif menegaskan konflik sosial dan politik hanya dapat diselesaikan melalui dialog yang adil, terbuka, dan bermartabat, bukan dengan membangun narasi stabilitas semu.

Aliansi Wija To Luwu pun mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengevaluasi narasi dan kebijakan yang diambil. Pemerintah diminta membuka ruang dialog terbuka dengan seluruh elemen masyarakat Luwu Raya serta menunjukkan komitmen konkret dalam memperjuangkan pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya.

“Yang dibutuhkan hari ini bukan satgas pengamanan, tetapi sikap politik yang jujur dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” tegas Alif.

Tanpa perubahan pendekatan tersebut, pembentukan Satgas Pengamanan Aksi Demonstrasi dikhawatirkan hanya akan dipersepsikan sebagai upaya membungkam aspirasi dan menunda penyelesaian persoalan yang telah lama menunggu jawaban.

Sebagai informasi, Aliansi WTL yang dipelopori PB IPMIL Raya, PP IPMIL Luwu, PP Pemilar Lutra, dan PP IPMA Lutim sebelumnya melakukan aksi pemblokiran jalan selama lima hari di Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Aksi yang berlangsung pada 23–27 Januari 2026 tersebut dilakukan di wilayah Calon DOB Luwu Tengah dengan menebang pohon dan dibantu oleh warga setempat.

(Rs/Sn)