Instruksikan DPRD All Out Kawal Luwu Raya Jadi Provinsi Baru, Syaharuddin Alrif: Temui Ketua Komisi II Itu Kader Nasdem

SENTRUMnews.com, MAKASSAR — DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan menggelar konsolidasi besar di ballroom Hotel Claro Makassar, Jumat (13/2/2026). Forum ini membahas penguatan mesin partai menuju Pemilu 2029 sekaligus menegaskan komitmen mendorong pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi baru.

Ketua DPW NasDem Sulsel H. Syaharuddin Alrif membuka acara dengan gaya khasnya. Saat utusan Palopo, Umar, memaparkan proyeksi strategi pemenangan, Syaharuddin menyahut dari podium, “Menyala atau tidak?” Serentak kader menjawab, “Menyala!”

Namun konsolidasi ini bukan sekadar yel-yel penyemangat. Syaharuddin langsung mengarahkan langkah konkret. Ia menginstruksikan seluruh struktur partai dan fraksi DPRD kabupaten/kota hingga provinsi untuk mengawal serius aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Beberapa nama dipanggil untuk mengambil peran, di antaranya Mizar Roem, H. Taufik dari Maros, dan Salma dari Jeneponto. Salma diminta berkoordinasi dengan Komisi A DPRD Sulsel dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewiuntuk mengagendakan pertemuan dengan Komisi II DPR RI.

“Kalau perlu difasilitasi bertemu Ketua Komisi II. Kebetulan kader NasDem juga,” tegas Syaharuddin, merujuk pada Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.

Komisi II DPR RI membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, termasuk pembentukan daerah otonom baru (DOB). Jalur ini dianggap strategis agar aspirasi Luwu Raya bisa dibawa ke pembahasan tingkat nasional.

Syaharuddin menekankan, tugas kader di daerah adalah memastikan aspirasi dari Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, dan Luwu tidak berhenti di level lokal.

“Kebijakan memang di pusat. Tapi kita harus kawal, jangan sampai aspirasi ini berhenti di daerah,” ujarnya.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Palopo, Umar, menyebut dorongan pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan isu baru. Aspirasi itu sudah lama berkembang di masyarakat.

“Secara historis dan geografis, Luwu Raya memiliki karakter dan kebutuhan pembangunan yang spesifik. Aspirasi ini terus disuarakan masyarakat,” kata Umar.

Menurutnya, konsolidasi DPW NasDem Sulsel menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah politik dari tingkat daerah hingga pusat. Apalagi, akses komunikasi dengan Komisi II DPR RI dinilai terbuka.

“Kami di daerah siap mengawal dari bawah. Kalau komunikasi ke pusat sudah terbangun, tentu ini menjadi peluang besar,” ujarnya.

Meski demikian, Umar mengakui pembentukan provinsi baru membutuhkan proses panjang, termasuk tahapan administratif, kajian teknis, dan keputusan politik di DPR RI bersama pemerintah pusat.

Konsolidasi di Makassar ini menandai satu hal: isu Luwu Raya kembali masuk radar serius partai. Mesin politik mulai dipanaskan, jaringan komunikasi dirapikan, dan jalur lobi ke Senayan disiapkan.

(Sn/Jn)