Adat dan Pemerintah Bersatu, Datu Luwu–Empat Kepala Daerah Deklarasi Provinsi Luwu Raya

SENTRUMnews.com, PALOPO — Seruan takbir menggema di Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Jumat malam (23/1/2026). Datu Luwu Andi Maradang Mackulau Opu To Bau secara terbuka menyatakan dukungan pembentukan Provinsi Luwu Raya di hadapan empat kepala daerah se-Tana Luwu.

Pernyataan itu disampaikan dalam peringatan Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80. Dalam pidatonya, Datu Luwu menegaskan bahwa unsur adat dan unsur pemerintah telah sepakat memperjuangkan pemekaran wilayah tersebut.

“Sekarang, dari unsur pemerintah dan unsur adat, telah sepakat dan bersatu untuk memperjuangkan dengan sekuat tenaga kami untuk menjadi Provinsi Luwu Raya,” kata Datu Luwu, disambut takbir hadirin dalam video yang diterima redaksi.

Kepala Daerah Hadir Lengkap
Deklarasi tersebut dihadiri para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Toraja. Para tokoh adat dan pimpinan daerah tampak berdiri bersama di atas panggung utama dengan mengenakan busana adat khas Sulawesi Selatan.

Kehadiran lengkap kepala daerah ini dinilai sebagai bentuk konsolidasi politik yang selama ini dinanti pendukung pemekaran. Dukungan pemerintah daerah sebelumnya kerap dinilai berjalan sendiri-sendiri.

Dalam konteks Tana Luwu, pernyataan Datu Luwu memiliki makna strategis. Kedatuan Luwu dipandang sebagai simbol persatuan dan legitimasi historis masyarakat Luwu Raya.

Deklarasi di ruang adat ini menandai perubahan arah perjuangan pemekaran. Isu Provinsi Luwu Raya yang selama bertahun-tahun bergulir di ruang aktivisme dan diskursus elite lokal, kini dinyatakan secara terbuka dengan restu pemimpin adat.

Aksi Dukungan di Sejumlah Titik
Dukungan terhadap pemekaran Provinsi Luwu Raya juga muncul di luar forum resmi. Di sejumlah titik wilayah Luwu Raya, massa menggelar aksi demonstrasi hampir bersamaan.

Beberapa aksi diwarnai pertunjukan teatrikal, pemblokiran akses jalan, hingga penebangan pohon. Aksi tersebut menunjukkan menguatnya dukungan di tingkat akar rumput, meski memunculkan kekhawatiran terkait gangguan ketertiban umum.

Meski deklarasi adat dan pemerintah daerah menjadi sinyal kuat, proses pembentukan provinsi baru masih menghadapi tantangan. Pemekaran wilayah harus melalui kebijakan moratorium, kajian fiskal, kesiapan birokrasi, serta pertimbangan stabilitas sosial dan keamanan.

Pemerintah pusat hingga kini masih menjadi penentu akhir nasib pemekaran Provinsi Luwu Raya.

Ujian Konsistensi Perjuangan
Deklarasi ini menegaskan bahwa aspirasi Provinsi Luwu Raya telah memasuki fase baru. Namun, konsistensi perjuangan dan cara penyampaian aspirasi dinilai menjadi ujian berikutnya.

Jika dukungan adat dan pemerintah daerah telah menyatu, tantangan selanjutnya adalah menjaga agar perjuangan tersebut tetap berjalan tertib, terukur, dan tidak memicu konflik sosial di masyarakat.

(Sn/Jn)