Sambutan Menko Zulhas pada Muktamar IPM di Makassar Diwarnai Aksi Spanduk Provinsi Luwu Raya

SENTRUMnews.com, MAKASSAR— Sambutan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), di Muktamar XXIV Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Makassar, 5–8 Februari 2026, diwarnai aksi protes pelajar dari IPM se-Luwu Raya.

Para pelajar membentangkan spanduk bertuliskan “Provinsi Luwu Raya” untuk menuntut pemekaran wilayah dan keadilan pembangunan pendidikan. Aksi itu berlangsung di arena utama muktamar, bertepatan dengan sambutan Zulhas, sebelum akhirnya dibubarkan paksa oleh panitia yang berada di bawah Pimpinan Wilayah IPM Sulawesi Selatan.

Pembubaran paksa menuai kecaman dari IPM se-Luwu Raya, yang menilai kebebasan berpendapat dibatasi di forum resmi organisasi.

Muhammad Akmal, perwakilan Pimpinan Daerah IPM Luwu, mengatakan aksi lahir dari keresahan pelajar di wilayah terpencil seperti Seko, Rampi, dan Walmas. Jarak geografis jauh dari pusat pemerintahan Sulawesi Selatan disebut menjadi faktor lambannya pembangunan pendidikan.

“Gerakan IPM se-Luwu Raya ini lahir dari keresahan pelajar. Kami melihat langsung kondisi pendidikan yang minim perhatian pemerintah,” kata Akmal dalam keterangannya kepada redaksi Minggu (8/2/2026).

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Luwu Utara. Ia menyebut kondisi sekolah di daerahnya masih banyak yang berdinding papan dan tertinggal jauh dari perkembangan teknologi, padahal tahun ini sudah 2026.

Arifin, perwakilan IPM Palopo, menegaskan pemekaran Luwu Raya bukan sekadar tuntutan administratif, tapi kebutuhan strategis agar pembangunan—terutama pendidikan—dapat dikelola secara mandiri dan tepat sasaran.

“Provinsi Luwu Raya harus mekar agar kesenjangan pendidikan bisa dikelola sendiri. Kami juga mampu mengelola wilayah kami sendiri,” kata Arifin.

Ia menambahkan faktor jarak dan biaya selama ini menjadi hambatan serius bagi koordinasi kelembagaan. Kantor Pimpinan Wilayah IPM Sulawesi Selatan di Makassar dinilai menyulitkan pengawalan program, sementara kader daerah harus mengeluarkan biaya besar untuk mengikuti agenda wilayah.

IPM se-Luwu Raya menegaskan aksi ini bukan hanya simbol pemekaran, tapi perjuangan struktural untuk keadilan pembangunan, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembubaran paksa dianggap mencederai prinsip demokrasi organisasi. Bagi pelajar Luwu Raya, peristiwa ini menjadi titik awal konsolidasi gerakan pelajar untuk mendorong transformasi pendidikan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

(Rs/Jn)