APBN 2026 Rp3.842 T, Pemerintah Andalkan ‘Sumitronomics’ Dongkrak Ekonomi 8 Persen

SENTRUMnews.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan RUU APBN 2026 dengan proyeksi anggaran mencapai Rp3.842 triliun. Kebijakan ini menjadi tonggak awal penerapan konsep ekonomi baru bertajuk Sumitronomics yang digagas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Konsep tersebut menitikberatkan pada tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Pemerintah menilai keseimbangan ketiganya penting untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pendapat akhir di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9), Menkeu Purbaya menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan investasi untuk memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan menjaga keselarasan antar mesin pertumbuhan, ekonomi Indonesia dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu dekat dan menuju 8% dalam jangka menengah,” ujar Purbaya, dikutip Minggu (5/9/2025).

Untuk itu, APBN 2026 diarahkan menjadi katalis sektor swasta, di antaranya melalui:

• Penguatan peran Danantara dalam investasi bernilai tambah tinggi,
• Penempatan kas Rp200 triliun di Himbara untuk memperluas kredit produktif,
• Serta reformasi perizinan usaha lewat PP Nomor 28 Tahun 2025.
• Delapan Agenda Prioritas dan Arah Belanja

APBN 2026 menitikberatkan pada delapan agenda prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga akselerasi investasi.

Beberapa alokasi besar antara lain:

• Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan,
• Rp402,4 triliun untuk energi,
• Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG),
• Rp769,1 triliun untuk pendidikan,
• Rp244 triliun untuk kesehatan,
• Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.

Postur fiskal secara keseluruhan mencakup belanja negara Rp3.842,7 triliun, pendapatan Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% terhadap PDB.

Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, kurs Rp16.500 per USD, dan suku bunga SBN 6,9%.

DPR Dukung Penuh, Tapi Beri Catatan

Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah menegaskan RAPBN 2026 disusun bukan sekadar kalkulasi fiskal, melainkan alat stabilisasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“APBN ini kita rancang untuk menahan guncangan terhadap rumah tangga miskin dan menjadi motor kebangkitan UMKM, transportasi, pariwisata, serta ekonomi kreatif,” kata Said.

Banggar menilai proyeksi pertumbuhan 5,4% realistis dan dapat menjadi landasan menuju target 7–8%. Namun, ia mengingatkan pentingnya bauran kebijakan fiskal-moneter yang solid serta kesiapsiagaan menghadapi gejolak global.

“Geopolitik global memicu volatilitas harga energi. Indonesia sebagai pengimpor energi harus mempercepat kemandirian dan meningkatkan kontribusi EBT,” tegas Said.

RAPBN 2026 menargetkan:

• Penurunan kemiskinan menjadi 6,5–7,5%,
• Kemiskinan ekstrem 0,5%,
• GNI per kapita mencapai USD 5.520.

Selain indikator makro, pemerintah juga memasukkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) dan penciptaan lapangan kerja formal sebagai tolok ukur.

Said menegaskan, krisis iklim kini menjadi faktor pembatas fiskal, sehingga pembangunan berwawasan lingkungan jangka panjang wajib diutamakan.

Catatan Fraksi: Dari SDM hingga Fiskal Daerah
Seluruh fraksi DPR menyatakan menerima dan mendukung pengesahan APBN 2026, disertai sejumlah catatan:

• PDI-Perjuangan menekankan implementasi nyata alokasi 20% untuk pendidikan,
• Golkar mendorong penguatan daya beli dan perbankan,
• Gerindra menyoroti perluasan basis pajak dan insentif bagi sektor produktif,
• NasDem menuntut pemerataan kualitas program MBG berbasis pangan lokal,
• PKB mengapresiasi peningkatan transfer ke daerah,
• PKS meminta anggaran pendidikan dan kesehatan lebih berdampak pada guru dan tenaga medis,
• PAN mengkritisi penurunan transfer daerah,
• Demokrat menekankan tata kelola utang yang prudent dan efisiensi belanja.

Tantangan ke Depan: Ujian Sumitronomics

Dengan dukungan penuh parlemen, APBN 2026 kini menjadi senjata fiskal utama pemerintah. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kemampuan eksekusi kebijakan dan koordinasi lintas sektor.

“APBN ini bisa jadi instrumen kesejahteraan rakyat, tapi semua kembali pada kemampuan pemerintah memanfaatkannya secara gesit dan inovatif,” tutup Said Abdullah.

Menkeu Purbaya pun optimistis, arah baru Sumitronomics akan menjadi fondasi bagi ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, tangguh, dan berdaulat di tengah ketidakpastian global.

(Gb/Jn)