Bappenas Turun Tangan Atasi Kerusakan DAS Luwu Utara

SENTRUMnews.com, LUWU UTARA – Kabupaten Luwu Utara, yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Selatan, kini menghadapi ancaman serius akibat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kerusakan ini kerap memicu banjir dan tanah longsor yang tidak hanya mengganggu aktivitas pertanian, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan, khususnya di wilayah hilir DAS Balaiase dan Rongkong.

Merespons kondisi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menggelar rapat koordinasi strategis untuk merumuskan langkah-langkah penanganan terpadu. Rapat berlangsung di Aula Wakil Bupati Luwu Utara pada Selasa (5/8/2025), dengan mengangkat tema “Strategi Penanganan Kondisi DAS di Luwu Utara”.

Pertemuan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik secara luring maupun daring, termasuk perwakilan kementerian, staf khusus presiden, tim teknis Bappenas, serta pejabat pemerintah daerah. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan keseriusan berbagai pihak dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Kepala Balai Pengelolaan DAS Jeneberang-Saddang, Abdul Aziz, menuturkan bahwa pertemuan ini bertujuan menyatukan pemahaman serta menyusun strategi prioritas dalam penanganan DAS yang selama ini menjadi sumber bencana ekologis.

“Kita ingin ada komitmen bersama untuk menyusun langkah konkret dan jangka panjang yang dapat menjawab persoalan banjir dan degradasi lingkungan di Luwu Utara,” ujar Aziz  dalam keterangan resminya, dikutip dari laman resmi Pemkab Lutra, Kamis (7/8/2025).

Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa kewenangan daerah sangat terbatas dalam menangani kerusakan DAS yang berskala lintas wilayah.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan penuh dari pemerintah pusat agar penanganan DAS dilakukan secara holistik dan berkelanjutan,” kata Andi Rahim.

Lebih lanjut, Bupati Andi Rahim menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan melibatkan seluruh unsur pentahelix—yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media—untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Dilaporkan, Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah dengan nilai ekologis tinggi dan memiliki potensi besar di sektor kehutanan dan pertanian. Sektor pertanian bahkan menjadi tulang punggung ekonomi daerah, menyumbang sekitar 52 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, kerusakan DAS kini menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan ekosistem lokal.

Komitmen dari pemerintah pusat juga ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dyah Murtiningsih. Ia menekankan bahwa upaya rehabilitasi DAS di Luwu Utara selaras dengan agenda nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memulihkan fungsi ekologis DAS, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan sebagaimana menjadi prioritas Presiden,” pungkas Dyah.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam menyusun rencana aksi yang lebih terstruktur dan terukur. Diharapkan, forum ini mampu melahirkan solusi jangka panjang dan memastikan Luwu Utara tetap menjadi kawasan andalan dalam penyediaan pangan nasional, meski dihadapkan pada ancaman perubahan iklim dan degradasi lingkungan. (Rs/Jn)