Dari Morowali ke Luwu Timur: Respons Daerah Hadapi Arus Imigran Ilegal

SENTRUMnews.com, LUWU TIMUR — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat sinergi dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Palopo melalui audiensi strategis yang berlangsung pada Rabu, 23 Juli 2025.

Pertemuan ini menyoroti dua isu krusial: peningkatan akses layanan paspor bagi warga dan penguatan pengawasan wilayah perbatasan terhadap imigran ilegal.

Audiensi yang dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, dihadiri oleh Kepala Imigrasi Palopo Yogie Kashogi, serta sejumlah pejabat daerah seperti Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP, Muhammad Safaat DP, dan Kabag Prokopim Setda Lutim, Agus Thobrani.

Salah satu rencana utama yang dibahas ialah penyediaan layanan paspor langsung di Luwu Timur. Selama ini, warga harus menempuh perjalanan ke kota tetangga seperti Palopo untuk mengurus dokumen keimigrasian.

Bupati Irwan menilai, kehadiran layanan tersebut akan menjadi terobosan signifikan dalam pelayanan publik. Ia bahkan menyampaikan kesiapan Pemkab untuk menyediakan lokasi representatif yang kelak dapat berkembang menjadi Kantor Imigrasi penuh.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Imigrasi Palopo ini. Pemerintah daerah akan menyiapkan lokasi, bukan hanya untuk layanan paspor, tapi juga sebagai cikal bakal Kantor Imigrasi Luwu Timur,” ujar Irwan dalam keterangannya.

Selain layanan administratif, pembahasan juga menyinggung sisi keamanan. Irwan menyoroti urgensi pembangunan pos imigrasi di perbatasan, sebagai respon terhadap potensi pelanggaran keimigrasian yang kian nyata.

Hal ini diperkuat oleh paparan Kepala Imigrasi Palopo. Yogie Kashogi menyebutkan bahwa pihaknya baru saja menangani kasus imigran gelap asal Tiongkok yang masuk ke Luwu Timur lewat jalur laut dari Morowali.

“Baru-baru ini kami mendeportasi imigran asal China yang masuk ke Luwu Timur melalui penyeberangan laut. Ini jadi peringatan keras bahwa pengawasan di wilayah perbatasan perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Yogie berharap dukungan penuh dari Pemkab untuk merealisasikan pembangunan pos jaga imigrasi sebagai langkah preventif dalam menjaga kedaulatan wilayah.

Ia menyebut audiensi ini menjadi fondasi awal kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga vertikal dalam isu keimigrasian.

“Tak hanya soal pelayanan administratif, namun juga sebagai bagian dari strategi menjaga ruang gerak wilayah dari ancaman imigran illegal,” tandas Yogie.

Dengan langkah ini, Luwu Timur bukan hanya membuka gerbang untuk memudahkan warganya, tapi juga memperkuat pagar di batas untuk menjaga keamanannya. (*)