Bos Kemenkeu Sentil Pemda di Makassar: Setiap Rupiah APBD Harus Terasa ke Rakyat

SENTRUMnews.com, MAKASSAR — Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, menyentil pemerintah daerah agar tak menjadikan APBD sekadar formalitas. Ia menegaskan setiap rupiah anggaran harus benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Pernyataan bos Kemenkeu itu disampaikan dalam Ramadhan Leadership Camp 2026 di Asrama Haji Makassar, Senin (23/2/2026). Ia mengingatkan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan keterbatasan ruang fiskal, ia mengingatkan pemda agar lebih adaptif dan presisi dalam menyusun anggaran.

“APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya dikutip, Selasa (24/2/2026).

Adriyanto menyoroti urgensi harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Salah satu kuncinya adalah penyelarasan dokumen perencanaan, mulai dari Kesepakatan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) hingga Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF).

Menurutnya, sinkronisasi tersebut menjadi jembatan strategis agar arah kebijakan fiskal nasional dan daerah bergerak selaras dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengingatkan, deviasi yang terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi APBD dapat menggerus efektivitas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal di daerah.

PR Kemandirian Fiskal Sulsel
Dalam konteks Sulawesi Selatan, Adriyanto menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pekerjaan rumah mendesak. Saat ini, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif lebih kecil.

“Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia mendorong agar komposisi belanja diarahkan ke sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sejumlah kajian, kata dia, menunjukkan daerah dengan struktur belanja lebih produktif cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding daerah yang belanjanya didominasi birokrasi.

Persoalan klasik serapan anggaran turut disorot. Penumpukan realisasi belanja, khususnya belanja modal di akhir tahun dinilai dapat mengurangi daya ungkit APBD terhadap perekonomian daerah.

Percepatan realisasi, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas stimulus fiskal di level lokal. Selain itu, ia memaparkan opsi pembiayaan inovatif seperti pinjaman daerah, sinergi pendanaan, hingga kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Digitalisasi keuangan daerah juga dinilai strategis untuk meningkatkan transparansi, memperluas basis pajak, serta mengoptimalkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat.

Di hadapan aparatur sipil negara (ASN) daerah, Adriyanto menegaskan bahwa kualitas APBD tak berhenti pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dari WTP menuju outcome nyata. Akuntabilitas keuangan harus dilengkapi dengan akuntabilitas kinerja,” ujarnya.

Forum Ramadhan Leadership Camp 2026 menjadi ruang penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam tata kelola keuangan, penganggaran, dan pengawasan.

Harapannya, APBD tak lagi sekadar dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi Sulawesi Selatan yang tengah menggenjot kemandirian fiskalnya.

(Rs/Sn)