Di Tengah Euforia Pemekaran Luwu Raya, KAHMI Palopo: Jangan Terjebak Data Bias

SENTRUMnews.com, PALOPO — Di tengah menguatnya dukungan politik terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya, Presidium KAHMI Palopo mengingatkan agar perjuangan pemekaran tidak dibangun di atas data yang keliru. Mereka menilai klaim berlebihan justru berisiko melemahkan posisi daerah di hadapan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Presidium KAHMI Palopo, Afrianto, dalam diskusi publik bertajuk Pemekaran Luwu Raya dalam Perspektif Multi Aktor: Data, Kekuasaan, dan Masa Depan Daerah, Sabtu (31/1/2026) malam, di Warkop Sija, Palopo.

Afrianto menyoroti klaim yang kerap beredar bahwa Luwu Raya menyumbang hampir 50 persen pendapatan daerah Sulawesi Selatan. Menurutnya, angka tersebut tidak memiliki dasar statistik yang valid.

“Kita jangan terjebak angka bias, kontribusi riil Luwu Raya itu sekitar 12 persen dari total PDRB Sulsel, atau sekitar Rp46,9 triliun dari Rp337 triliun,” kata Afrianto.

Ia menegaskan, penggunaan data yang bias justru kontraproduktif ketika usulan pemekaran dibahas di tingkat pusat, seperti di Bappenas maupun Kementerian Dalam Negeri. “Narasi yang tidak akurat akan mudah dipatahkan di Jakarta,” ujarnya.

Selain itu, Afrianto mengingatkan adanya risiko dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah yang tengah disusun pemerintah pusat. Menurutnya, regulasi tersebut tidak hanya membuka peluang pemekaran, tetapi juga memungkinkan penggabungan daerah yang dinilai gagal secara fiskal.

Ia menyoroti lemahnya kemandirian fiskal daerah di Luwu Raya, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata hanya menopang sekitar 20 persen APBD.

“Kalau data fiskal kita lemah, pusat bisa saja menilai daerah ini tidak layak dimekarkan,” jelasnya.

Afrianto menilai pendekatan perjuangan pemekaran juga perlu diubah. Naskah akademik, kata dia, tidak cukup hanya memuat sejarah dan potensi internal, tetapi harus dilengkapi proyeksi ekonomi makro dan argumen strategis nasional.

Ia menekankan posisi Teluk Bone dan Luwu Raya sebagai simpul konektivitas antarwilayah Sulawesi serta penyangga logistik Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jakarta akan membuka pintu jika kita bisa membuktikan pemekaran ini menguntungkan secara nasional,” ujarnya.

Diskusi tersebut menghadirkan anggota DPRD Sulawesi Selatan Fadriaty, Ketua HMI Cabang Palopo Ardi Reski, dengan moderator Novita Sari Basmin dari Forhati Palopo.

Sementara itu, Koordinator Presidium MD KAHMI Palopo, dr Syukur Kuddus, menyatakan pihaknya akan menyusun rekomendasi dukungan pemekaran dan melakukan koordinasi dengan KAHMI se-Luwu Raya sebagai penguatan dukungan bersama.

“Bukan lagi sekadar melihat histori Luwu Raya, tetapi bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini secara bersama-sama,” tutup ketua IDI Palopo ini.

(Sn/Jn)