Soal Pemekaran Provinsi: Elit Luwu Raya Akan Sambangi Komisi II DPR 9 Februari, Mahasiswa Diikutkan

SENTRUMnews.com, PALOPO — Wacana pemekaran Provinsi Luwu Raya terus menguat dalam beberapa pekan terakhir. Isu pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut ramai diperbincangkan di berbagai ruang publik di Tana Luwu, mulai dari forum kampus, organisasi kemahasiswaan, hingga diskusi informal di warung kopi. Percakapan serupa juga marak di media sosial.

Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI Luwu Raya, Fadriaty A.S mengatakan elit Tana Luwu dijadwalkan menyambangi Komisi II DPR RI pada 9 Februari 2026. Kunjungan itu bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur terkait pemekaran Provinsi Luwu Raya.

“Yang pasti kepala daerah diarahkan membawa masing-masing lima orang perwakilan masyarakat dan mahasiswa untuk menghadap Komisi II,” kata Fadriaty dalam sesi dialog publik MD KAHMI di Palopo, Sabtu (31/1/2026) malam.

Presidium Kahmi Sulsel ini menilai keterlibatan mahasiswa penting dalam pemaparan naskah akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya. Namun, Fadriaty menyebut proses tersebut masih terkendala moratorium DOB dan berharap adanya diskresi pemerintah pusat, di samping pemenuhan syarat sesuai PP Nomor 78 Tahun 2007.

Selain empat kepala daerah se-Luwu Raya, ia mengatakan 11 anggota DPRD Sulsel dari Dapil Luwu Raya juga diminta membawa lima orang perwakilan. 

“Tanggal 8 (Februari) saya sudah ke Jakarta. Kami dewan asal Luwu Raya juga diminta membawa lima orang. Semoga perjuangan ini bisa mendapatkan restu pusat,” ujarnya.

Fadriaty menambahkan, dokumen kelengkapan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (Luteng) sebagai DOB telah rampung.

“Dokumen Luteng sudah siap semua. Kita segera bahas di Komisi II, apalagi Ketua Komisi II (M. Rifqinizamy Karsayuda) merupakan Presidium Kahmi Nasional,” kata politikus Partai Demokrat tersebut.

Isu pemekaran ini turut dibahas dalam dialog publik Majelis Kahmi Daerah Palopo bertema ‘Pemekaran Luwu Raya dalam Perspektif Multi Aktor: Data, Kekuasaan, dan Masa Depan Daerah’.

Dialog itu menghadirkan Fadriaty, akademisi Universitas Mega Buana Afrianto, M.Si, serta Ketua HMI Cabang Palopo Ardi Reski, dengan moderator Novita Sari Basmin dari Presidium Forhati Palopo.

Koordinator Presidium Kahmi Kota Palopo, dr. Syukur Kuddus, mengatakan diskusi tersebut diinisiasi untuk menjaga kesinambungan perjuangan pemekaran Luwu Raya.

“Kami membuka ruang diskusi supaya perjuangan ini tidak berhenti. Kami hadir sebagai mediator agar gerakan tetap terarah,” ujarnya.

Menurut Syukur, perjuangan pemekaran tidak cukup hanya bertumpu pada narasi sejarah. “Bukan hanya soal histori Luwu Raya, tapi juga menjawab kenapa sampai hari ini pemekaran itu belum terwujud,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Syukur yang juga Ketua IDI Kota Palopo menyinggung ketimpangan layanan kesehatan di Luwu Raya. Ia menyebut rasio dokter masih jauh dari ideal.

“Seharusnya satu dokter melayani seribu penduduk. Di Luwu Raya, sekitar 1,2 juta penduduk, baru ada sekitar 500 dokter. Artinya masih kekurangan sekitar 700 dokter,” ujarnya.

Ia menambahkan, tujuh rumah sakit aktif di Kota Palopo saat ini menanggung beban layanan kesehatan kawasan sekitar.

Sementara itu, Fadriaty menyebut rencana kedatangan elit Luwu ke Komisi II DPR RI juga merupakan respons atas aksi mahasiswa saat peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-80 pada 23 Januari 2026 lalu, yang sempat diwarnai pemblokiran jalan selama beberapa hari.

Presidium Kahmi Palopo akan menyusun rekomendasi dukungan pemekaran dan koordinasi dengan Kahmi se-Luwu Raya, sebagai bentuk penguatan dukungan bersama.

(Sn/Jn)