Konsolidasi Pemuda Wija To Luwu di Jakarta, Tekanan Baru untuk Pemekaran Provinsi

SENTRUMnews.com, JAKARTA — Gelombang tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak hanya bergema di Tanah Luwu. Pemuda Wija To Luwu yang berada di Jakarta turut mengonsolidasikan barisan sebagai upaya memperluas tekanan politik ke pemerintah pusat.

Konsolidasi tersebut digelar di Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026), di tengah maraknya demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di sejumlah wilayah Luwu Raya.

Pertemuan itu menjadi sinyal bahwa isu pemekaran wilayah ini telah melampaui skala lokal. Para pemuda asal Tana Luwu yang bermukim di ibu kota menilai perjuangan di daerah perlu dikawal langsung dari pusat kekuasaan.

Salah satu peserta konsolidasi, Muh. Rafly, menyebut pertemuan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Wija To Luwu yang selama ini turun ke jalan memperjuangkan pemekaran Provinsi Luwu Raya.

“Kami hormat setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Wija To Luwu atas perjuangan yang selama ini dilakukan,” ujar mantan Ketua PMII Palopo ini dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Menurut Rafly, keberadaan pemuda Luwu di Jakarta memiliki posisi strategis untuk mengawal aspirasi itu langsung ke pemerintah pusat dan lembaga legislatif.

Tiga Tuntutan Utama
Dalam konsolidasi tersebut, Pemuda Wija To Luwu merumuskan tiga sikap politik utama.

Pertama, mempertanyakan kelengkapan dan kejelasan berkas Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah dan DOB Provinsi Luwu Raya yang dinilai belum transparan.

Kedua, mendesak pencabutan moratorium pemekaran daerah, sekaligus meminta percepatan pembahasan desain besar penataan daerah nasional.

Ketiga, meminta pemerintah daerah se-Tana Luwu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna mendorong percepatan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Tokoh pemuda lainnya, Amir, menegaskan perjuangan ini harus terus disuarakan hingga mendapatkan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaitkan tuntutan tersebut dengan janji historis Presiden pertama RI, Soekarno, kepada Datu Luwu Andi Djemma.

“RI 1 harus merespons aspirasi Wija To Luwu yang diperjuangkan selama puluhan tahun,” kata, mantan Ketua GMNI Palopo ini.

Menurutnya, isu pemekaran Luwu Raya bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari sejarah dan keadilan politik yang belum tuntas.

Sementara itu, aksi demonstrasi masih berlangsung di berbagai titik strategis di Luwu Raya, seperti perbatasan Luwu–Wajo, Belopa Kabupaten Luwu, Kota Palopo, wilayah calon DOB Luwu Tengah di Walmas, hingga Luwu Utara dan Luwu Timur.

Pada puncak peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-80, 23 Januari 2026, yang dilanjutkan selama lima hari hingga 27 Januari 2026, mahasiswa dan warga bahkan melakukan aksi pemblokiran jalan.

Konsolidasi di Jakarta ini menandai babak baru perjuangan pemekaran Luwu Raya. Tekanan dari daerah yang dikombinasikan dengan konsolidasi politik di pusat diharapkan mampu mendorong pemerintah nasional kembali menjadikan pemekaran Provinsi Luwu Raya sebagai agenda serius.

(**/Sn)