Operasi Senyap Mabes Polri dan Sikap Legowo Mahasiswa Makassar Saat Dibukanya Blokade Jalan Trans Sulawesi

SENTRUMnews.com, LUWU — Blokade jalan utama trans Sulawesi di wilayah Walenrang–Lamasi (Walmas), Kabupaten Luwu, yang berlangsung selama lima hari akhirnya dibuka pada Selasa (27/1/2026) malam. Pembukaan akses jalan tersebut bukan melalui negosiasi terbuka pemerintah daerah, melainkan lewat lobi senyap aparat intelijen Mabes Polri yang turun langsung ke lokasi.

Blokade dilakukan Aliansi Wija To Luwu di Desa Marabuaba, Kecamatan Walenrang Utara. Aksi yang digelar gabungan mahasiswa asal Tana Luwu yang berkuliah di Makassar itu berlangsung sejak 23 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-80. Penutupan jalan dilakukan secara total dengan penebangan pohon, dibantu sebagian warga setempat.

Selama dua hari pertama aksi, upaya persuasif dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak membuahkan hasil. Kapolres hingga bupati setempat gagal meyakinkan massa untuk membuka kembali akses jalan.

Mahasiswa bersikukuh mempertahankan blokade sebagai simbol perlawanan dan alat tekanan politik terkait tuntutan percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah menuju Provinsi Luwu Raya.

Digalang Mahasiswa Kuliah di Makassar
Gerakan ini digerakkan jaringan mahasiswa Makassar yang tergabung dalam PB–PP IPMIL Raya, PP Pemilar Luwu Utara dan PP IPMA Luwu Timur. Konsolidasi disebut telah dilakukan jauh hari di Makassar, yang dikenal sebagai salah satu pusat pergerakan mahasiswa di Sulawesi Selatan.

Jenderal Lapangan Aliansi Wija To Luwu, Alif Nugraha, menyebut aksi tersebut tidak akan bertahan tanpa dukungan masyarakat setempat. “Terima kasih kepada masyarakat Walmas yang berdiri bersama mahasiswa,” kata Alif, dalam video yang diterima redaksi.

Situasi mulai berubah pada malam 27 Januari 2026. Brigjen Pol Dwi Suryo Cahyono, Direktur Politik Baintelkam Polri, hadir langsung di lokasi blokade. Tidak ada forum resmi maupun meja perundingan terbuka. Dialog berlangsung informal dan cair, bahkan diselingi ajakan makan bersama.

Pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif dan empatik. Brigjen Dwi mengakui dampak blokade terhadap sopir dan masyarakat, sekaligus menyampaikan pemahaman terhadap aspirasi mahasiswa.

“Tidak ada paksaan, tidak ada apa-apa. Kami hanya merasa empati,” ujar Brigjen Dwi di hadapan massa.

Mahasiswa Buka Blokade
Ketua PP IPMIL Luwu, Yandi, menegaskan bahwa pembukaan blokade merupakan keputusan internal aliansi, bukan hasil intervensi aparat.

“Tanpa ada yang memerintahkan kami, malam ini kami membuka blokade yang selama ini lima hari kami tutup,” kata Yandi.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menegaskan bahwa mahasiswa tetap menjaga independensi dan legitimasi gerakan. Menurutnya, perjuangan mahasiswa tidak berhenti di Walmas dan akan dilanjutkan ke tingkat provinsi hingga pemerintah pusat.

Sementara, Ketua PB IPMIL Raya, Abdul Hafid, menyebut metode blokade dengan penebangan pohon sebagai strategi perlawanan yang disepakati bersama.

“Gerakan ini kami namai revolusi senso (chainsaw). Orientasi kami jelas, mempercepat DOB Luwu Tengah menuju Provinsi Luwu Raya,” ujarnya.

Konsolidasi di Balik Layar
Brigjen Dwi juga mengungkap telah bertemu dengan Bupati Luwu Timur, Bupati Luwu, dan Bupati Luwu Utara. Pertemuan tersebut menunjukkan adanya konsolidasi antara pemerintah daerah, aparat intelijen, dan perwakilan gerakan mahasiswa.

Rencana pertemuan lanjutan bahkan dibahas secara informal, mencerminkan pendekatan operasi intelijen berbasis relasi personal.

“Iya, cocok. Sama PP Pemilar dan PP IPMA Lutim,” kata Abdul Hafid saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2026), terkait pembukaan jalan di titik Bosso.

Diketahui, organisasi-organisasi tersebut merupakan kelompok kemahasiswaan yang seluruh kadernya berasal dari wilayah Tana Luwu yang kuliah di Makassar.

Blokade jalan kini dibuka dan akses kembali normal. Negara menjaga stabilitas, sementara mahasiswa menegaskan perjuangan mereka belum selesai.

(Sn/Jn)