Demokrat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dalih Biaya Politik Dinilai Mundurkan Demokrasi

SENTRUMnews.com, JAKARTA — Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka. Pemerintah mengeklaim opsi tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung.

Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakan dukungannya dan diikuti sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga secara terbuka mengusulkan agar Pilkada mendatang dilakukan melalui DPRD.

Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar akhir tahun lalu.

Demokrat Tegas Menolak
Namun, wacana tersebut tidak diterima bulat-bulat di parlemen. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, secara tegas menolak pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD.

Menurut Benny, langkah itu tidak menyentuh persoalan utama demokrasi lokal. Ia bahkan menilai Pilkada tidak langsung berpotensi mempertahankan persoalan lama yang selama ini dikritik.

“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny dikutip dari Parlementaria, Selasa (6/1/2026).

Benny menilai mekanisme tersebut justru berisiko mempertahankan tingginya biaya politik, praktik politik uang, serta lemahnya netralitas aparatur negara.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan akar persoalan Pilkada bukan terletak pada sistem pemilihannya, melainkan pada lemahnya regulasi. Ia pun mendorong revisi menyeluruh Undang-Undang Pilkada agar memiliki norma yang jelas dan sanksi tegas.

“Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.

Terkait mahalnya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya hadir dengan mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan Pilkada. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi hak politik rakyat.

“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Benny mengajak masyarakat untuk tidak apatis terhadap politik. Ia menekankan bahwa perjuangan politik harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” pungkasnya.

Wacana Pilkada melalui DPRD pun kembali memantik perdebatan antara efisiensi anggaran dan kualitas demokrasi. Pemerintah dan DPR kini dihadapkan pada pilihan: membenahi Pilkada langsung atau mengembalikan hak pilih kepala daerah ke tangan elite politik di daerah.

(Sn/Jn)