JPPR Sulsel Menolak Pilkada Lewat DPRD, Dianggap Ancaman bagi Demokrasi

SENTRUMnews.com, MAKASSAR — Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai penolakan dari kelompok masyarakat sipil. Mekanisme pilkada tidak langsung dinilai berpotensi menggerus hak politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Koordinator Provinsi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan, Nurlira Goncing, menegaskan penolakannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur bagi demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini.

Ia menilai sistem tersebut rawan konflik kepentingan dan dapat melemahkan akuntabilitas pemimpin terpilih. Karena itu, JPPR Sulsel mendorong penguatan kualitas demokrasi, bukan perubahan mekanisme yang justru mengancam kedaulatan rakyat.

“Saya pribadi sangat menolak jika pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dikembalikan ke DPRD,” ujar Nurlira Goncing kepada wartawan, Minggu (4/1/2026).

Menurut Lira, alasan efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghapus hak politik rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Ia menegaskan, demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini tidak seharusnya dikorbankan hanya demi penghematan.

“Bukan karena alasan efisiensi, lalu kepercayaan demokrasi yang dibangun rakyat menjadi sia-sia dengan pemilihan tidak langsung,” tegasnya.

Lira mengingatkan, sistem pemilihan tidak langsung pernah diterapkan dan menyisakan banyak persoalan demokrasi. Ia menilai mekanisme tersebut rawan konflik kepentingan antara partai politik dan kepentingan rakyat, sehingga berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak akuntabel.

“Figur yang punya kapabilitas, kualitas politik, dan rekam jejak bersih bisa kalah oleh mereka yang kuat lobi, populer semu, atau pemilik modal yang mengandalkan transaksi kekuasaan,” jelasnya.

Alih-alih mengubah sistem pemilihan, Lira menilai perbaikan seharusnya difokuskan pada kualitas demokrasi itu sendiri. Mulai dari penguatan kaderisasi partai politik hingga pendidikan politik bagi masyarakat.

“Harapan melahirkan pemilih yang cerdas dan kritis hanya akan jadi mimpi jika pendidikan politik tidak diperkuat. Kita seharusnya bergerak bersama untuk mengembalikan kedaulatan rakyat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir setelah diusulkan oleh sejumlah partai politik dan langsung menuai perhatian publik.

(Rs/Sn)