Prabowo Turun Tangan Evaluasi Koperasi Merah Putih di Mabes TNI

SENTRUMnews.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto turun langsung mengevaluasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), menegaskan bahwa penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Evaluasi digelar di Markas Besar TNI, Jakarta, pada Selasa (25/11/2025). Kehadiran Prabowo di Mabes TNI disebut mempertegas fokus pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat lewat jalur koperasi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan keterlibatan langsung Presiden menunjukkan bahwa agenda koperasi ditempatkan sebagai strategi nasional.

“Agenda koperasi bukan sekadar program pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa,” ujar Teddy dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/11/2025).

KDKMP disebut menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa, area yang selama ini dianggap sebagai titik paling rapuh dalam rantai pembangunan ekonomi nasional.

Evaluasi tersebut juga menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI. Teddy menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga itu penting untuk memastikan koperasi bisa berjalan profesional dan memberi manfaat langsung.

“Kolaborasi pemerintah, TNI, dan pemda adalah kunci agar setiap Koperasi Merah Putih bisa memberi manfaat langsung bagi rakyat,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan KDKMP menjadi fondasi baru ekonomi rakyat, mulai dari pusat distribusi kebutuhan pokok hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Teddy mengatakan penyelarasan kebijakan yang dibahas dalam evaluasi diperlukan agar program benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Melalui evaluasi terpadu ini, pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas koperasi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok dan pemberdayaan ekonomi lokal,” tandasnya.

Langkah Prabowo memimpin evaluasi di Mabes TNI disebut memperlihatkan pola koordinasi ketat antarinstansi, termasuk peran struktur militer dalam mendukung pembangunan ekonomi rakyat.

Pemerintah ingin memastikan KDKMP tidak berhenti sebagai proyek administratif, tetapi menjadi simpul ekonomi kerakyatan yang terintegrasi secara nasional.

(St/Sn)