Anggaran KUA-PPAS 2026 Palopo Rp810 M, Anjlok 22 Persen: DPRD Perketat Rapat Kerja OPD

SENTRUMnews.com, PALOPO – Rancangan KUA-PPAS 2026 Kota Palopo diproyeksikan turun 22 persen menjadi Rp810,69 miliar, menyusut dari APBD Pokok 2025 yang sebesar Rp1,04 triliun. Penurunan ini disampaikan Plh Sekda Palopo, Abdul Waris, saat rapat paripurna penyerahan rancangan KUA-PPAS di DPRD, Senin (10/11/2025).

Pemkot Palopo menempatkan tiga agenda utama dalam kebijakan anggaran 2026, yakni ketahanan pangan, energi, dan ekonomi. Fokus program mencakup peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, dukungan makan bergizi gratis, penguatan koperasi kelurahan, UMKM, serta akselerasi investasi.

Di tengah tekanan efisiensi, DPRD ikut mempertegas disiplin pembahasan. Ketua DPRD Palopo, Darwis, menegaskan OPD tidak boleh mewakilkan rapat dan melarang untuk melakukan kunjungan kerja ke luar kota agar sinkronisasi KUA-PPAS 2026 berjalan fokus dan tepat sasaran.

“Kebijakan ini menempatkan produktivitas SDM dan pemanfaatan infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan inklusif,” ujar Waris di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Postur APBD 2026 Menyusut Tajam
Secara angka, pemerintah memproyeksikan:

• Pendapatan daerah 2026: Rp813,64 miliar (turun Rp230,2 miliar dari 2025)
• Belanja daerah 2026: Rp810,69 miliar (turun 22,12 persen)
• Pembiayaan daerah 2026: Rp2,94 miliar (untuk pembayaran pokok utang Pasar Besar)

Penyusutan ini, kata Waris, dipicu realisasi pendapatan 2025 yang tidak mencapai target. Konsekuensinya, APBD 2026 harus lebih hemat, memotong belanja non-prioritas, dan memastikan belanja berdampak langsung ke masyarakat.

Di tengah efisiensi anggaran, Ketua DPRD Palopo Darwis menyoroti persoalan lain: kedisiplinan OPD dalam rapat anggaran.

Ia dengan tegas meminta kepala perangkat daerah tidak mewakilkan rapat dan menghentikan praktik pembahasan anggaran sambil perjalanan dinas.

“Kepala OPD wajib hadir di rapat kerja bersama Banggar dan komisi, tanpa diwakili,” tegas Darwis.

Rapat yang dihadiri 17 dari 25 anggota DPRD itu ditutup dengan penyerahan dokumen KUA-PPAS 2026 dari Abdul Waris kepada Ketua DPRD. Meski masih bersifat makro dan asumtif, DPRD mendesak pembahasan berjalan cepat, fokus, dan minim seremonial.

Dengan anggaran menyusut dan disiplin birokrasi jadi sorotan, tarik menarik prioritas antara eksekutif dan legislatif dipastikan akan hangat dalam pembahasan APBD 2026 di Palopo.

(Sn/Jn)