AMAR Desak Pemkab, Pasien Puskesmas Baebunta Tak Dapat Makan
SENTRUMnews.com, LUWU UTARA – Krisis pelayanan di Puskesmas Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, terus berlanjut. Sudah dua bulan tenaga medis terpaksa patungan untuk menutup biaya operasional karena dana tidak bisa dicairkan. Ironisnya, pasien rawat inap bahkan tak lagi mendapatkan makanan.
Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMAR) Luwu Utara mendesak pemerintah kabupaten segera turun tangan. Mereka menilai ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi kegagalan negara menjamin hak dasar warganya.
“Sudah dua bulan tenaga medis di sana patungan agar pelayanan tetap jalan. Ini bukan krisis teknis, ini krisis nurani,” kata Koordinator Lapangan AMAR, Ahmad Saputra, Selasa (14/10/2025).
Masalah bermula dari pencopotan kepala Puskesmas Baebunta beberapa waktu lalu. Pemkab Luwu Utara hanya menunjuk pelaksana tugas harian (Plh), yang secara aturan tidak bisa menandatangani pencairan dana operasional maupun klaim BPJS.
Akibatnya, layanan kesehatan di puskesmas lumpuh. Listrik, BBM ambulans, hingga makan pasien harus ditanggung sendiri oleh tenaga medis.
“Kalau belum bisa tunjuk kepala definitif, mestinya kepala lama diberi wewenang sementara untuk mencairkan dana. Pasien tidak bisa menunggu rapat birokrasi, sementara mereka kelaparan,” ujar Ahmad.
Empat Kali RDP, Tak Ada Solusi
Menurut AMAR, masalah ini sudah dibahas empat kali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Luwu Utara. Tenaga medis juga sudah menghadap langsung ke pemerintah kabupaten. Namun hingga kini belum ada solusi nyata.
“Empat kali dibahas di DPRD, tapi tetap tidak ada hasil. Ini pembiaran. Pemerintah tak bisa lagi berlindung di balik alasan administrasi,” tegas Ahmad.
Ia menambahkan, pelayanan kesehatan seharusnya menjadi wujud kehadiran negara, bukan korban dari kekakuan birokrasi.
“Pasien bukan angka dalam laporan keuangan. Mereka manusia yang berjuang untuk hidup. Negara wajib hadir di situ,” ujarnya.
AMAR memberi ultimatum kepada Pemkab Luwu Utara. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, mereka akan menggelar aksi besar-besaran.
“Kalau sampai hari ini belum ada tindak lanjut, maka besok kami akan turun ke jalan. Ini bukan lagi soal Baebunta, tapi soal kemanusiaan,” tutup Ahmad.
Kisruh di Puskesmas Baebunta menyajikan ironi menyakitkan tentang bagaimana sistem administratif dapat melumpuhkan fungsi dasar negara: melayani. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mesti sadar bahwa dalam urusan kesehatan, waktu bukan sekadar angka, tapi nyawa.
(Sn/Ir)
Tinggalkan Balasan