Wamendagri Ingin Gubernur Tak Cuma Teken APBD, tapi Berinovasi Tingkatkan PAD

SENTRUMnews.com, MAKASSAR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan agar gubernur tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga penggerak inovasi ekonomi daerah. Pesan itu ia sampaikan saat memimpin Rakor Pemerintahan se-Wilayah Sulawesi 2025 di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/10/2025).

Kehadiran Bima disambut Sekprov Sulsel Jufri Rahman bersama para Sekprov se-Sulawesi. Suasana hangat di awal pertemuan mencerminkan semangat kolaborasi pusat dan daerah dalam memperkuat peran pemerintah sebagai akselerator ekonomi.

Jufri Rahman menegaskan Rakor ini bukan ajang seremonial, melainkan forum dialog langsung antara pusat dan daerah. Melalui forum ini, kepala daerah dapat menyampaikan persoalan riil, mulai dari serapan anggaran hingga hambatan investasi.

“Forum ini diharapkan menghasilkan solusi nyata dalam menjawab tantangan daerah,” ujar Jufri, mantan pejabat Kementerian PAN-RB itu. Ia menilai komunikasi terbuka seperti ini memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif.

Menurutnya, masukan dari daerah akan menjadi dasar bagi Kemendagri dalam menyusun kebijakan berbasis kebutuhan lokal. “Sinergi yang dibangun hari ini akan memperkuat pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal,” kata Jufri.

Bima Arya Tekankan Percepatan Belanja dan Inovasi PAD
Dalam arahannya, Bima Arya menegaskan gubernur tidak boleh hanya menjadi perpanjangan tangan administratif pemerintah pusat, tapi harus berperan sebagai akselerator kebijakan nasional di daerah.

Ia menyoroti dua fokus utama: percepatan realisasi belanja daerah dan inovasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat. “Realisasi APBD harus menjadi prioritas agar belanja publik benar-benar berdampak ke masyarakat,” ujar Bima.

Bima juga membawa arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri untuk memperkuat empat langkah strategis daerah: optimalisasi belanja, inovasi PAD, pemanfaatan program strategis nasional, serta peningkatan peran swasta melalui kemudahan perizinan.

Konsolidasi Wilayah Timur
Rakor ini turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqiansyah Karisayuda, Sekprov Sulawesi Tenggara, Sekprov Gorontalo, serta para wali kota dan bupati se-Sulawesi Selatan. Forum lintas-provinsi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pemerintahan di kawasan timur Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa lepas dari kinerja pemerintah daerah,” tegas Bima Arya menutup sesi diskusi.

Rakor tersebut menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat peran gubernur dan mempercepat pemerintahan daerah yang lebih efektif, mandiri, dan berorientasi hasil.

(Rs/Jn)