Serapan APBN Capai Rp1.960 Triliun, Penerimaan Pajak Tembus Rp1.135 Triliun

Kantor Kementerian Keuangan RI. (FT: Dok. Ist)

SENTRUMnews.com, JAKARTA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir Agustus tercatat tetap solid di tengah dinamika global. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.

Dari angka itu, penerimaan pajak berkontribusi terbesar yakni Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari target, didorong peningkatan aktivitas ekonomi dan kinerja sektor utama seperti pertambangan, perdagangan, industri, serta perbankan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengatakan penerimaan negara masih tumbuh sejalan pemulihan ekonomi nasional.

“Penerimaan pajak bruto tumbuh untuk jenis PPh orang pribadi, PPh badan, dan PBB seiring aktivitas ekonomi yang terus membaik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (28/9/2025).

Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp194,9 triliun atau 62,8 persen dari outlook, tumbuh 6,4 persen (yoy). Kinerja ini dipicu kenaikan ekspor sawit serta kebijakan penundaan pelunasan pita cukai.

Sementara PNBP atau penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp306,8 triliun (64,3 persen), disumbang oleh pendapatan sumber daya alam migas, batubara, serta pendapatan layanan kementerian dan lembaga.

Di sisi belanja, serapan anggaran tercatat mencapai Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook, tumbuh 1,5 persen (yoy). Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.388,8 triliun, termasuk penyaluran bansos seperti PKH, kartu sembako, dan KIP Kuliah yang dinilai semakin tepat sasaran berkat validasi Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN).

Adapun transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi Rp571,5 triliun atau 66,1 persen dari target, tumbuh 1,7 persen (yoy). Meski penyalurannya meningkat, Kemenkeu menilai belanja daerah masih perlu dioptimalkan agar memberi dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

“Optimalisasi pelaksanaan APBD perlu terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Deni.

Kemenkeu juga mencatat, hingga Agustus, defisit APBN masih terjaga di level Rp321,6 triliun atau setara 1,35 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer positif Rp22 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp425,7 triliun, dilakukan secara hati-hati di tengah fluktuasi pasar keuangan global.

Deni menambahkan, APBN 2025 tetap menjadi instrumen utama dalam menopang program prioritas nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau 22,7 juta penerima manfaat, hingga revitalisasi sekolah dan madrasah senilai Rp9,6 triliun.

“Kinerja APBN hingga Agustus tercatat on track dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Secara umum, pemerintah menilai kualitas belanja negara terus membaik, penerimaan pajak terjaga, serta likuiditas kas negara dioptimalkan. Kebijakan ini diharapkan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi akibat fluktuasi harga komoditas, tensi geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan.

(Sn/Jn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini