Menko Yusril ke Sulsel, Tinjau Kasus Pembakaran DPRD dan Perkuat Koordinasi Hukum

BENTRUMnews,com, MAKASSAR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (10/9/2025). Yusril diterima langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur.

Kehadiran Yusril turut disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel. Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda Yusril untuk meninjau penanganan kasus pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel sekaligus memperkuat koordinasi hukum di daerah.

Pertemuan diawali dengan rapat tertutup membahas isu strategis di bidang hukum dan keamanan. Usai rapat, Yusril dijamu makan siang oleh Gubernur Sulsel.

“Menerima Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Bapak Prof Yusril Ihza Mahendra bersama jajaran di Rujab Gubernur Sulsel,” kata Andi Sudirman dalam keterangannya.

Agenda Yusril di Sulsel tak sebatas silaturahmi. Ia juga dijadwalkan meninjau tahanan tersangka kasus perusakan dan pembakaran gedung DPRD Kota Makassar serta DPRD Sulsel. Insiden tersebut sebelumnya menewaskan tiga orang dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Sejumlah pejabat turut mendampingi dalam kunjungan ini, mulai dari Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno, hingga jajaran perwakilan Kodam, Kostrad, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepala BIN Daerah Sulsel. Kehadiran lengkap Forkopimda menegaskan komitmen koordinasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas hukum dan keamanan di Sulsel.

Kedatangan Yusril dinilai membawa pesan tegas pemerintah pusat. Penanganan kasus DPRD Makassar dipastikan berjalan transparan dan tuntas. Apalagi, kasus ini tidak hanya menyangkut tindak anarkis, melainkan juga simbol demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Selain itu, kunjungan Yusril sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Dengan menggandeng penuh Forkopimda, pemerintah ingin memastikan stabilitas politik dan penegakan hukum di Sulsel tetap terjaga pasca-kerusuhan.

(**/Jn)