Majelis Daerah Kahmi Palopo Fasilitasi Dialog Strategis Pemekaran Provinsi Luwu Raya

SENTRUMnews.com, PALOPO — Majelis Daerah (MD) Kahmi Palopo menjadi motor penggerak dialog dan advokasi terkait pemekaran Provinsi Luwu Raya. Kegiatan itu digelar dalam diskusi publik, Sabtu (31/1/2026) malam, di Warkop Sija Palopo dengan tema Pemekaran Luwu Raya dalam Perspektif Multi Aktor: Data, Kekuasaan, dan Masa Depan Daerah.

MD Kahmi menghadirkan anggota DPRD Sulawesi Selatan Fadriaty, akademisi Universitas Mega Buana (UMB) Afrianto, M.Si, dan Ketua HMI Cabang Palopo Ardi Reski, dengan moderator Novita Sari Basmin, Presidium Forhati Palopo.

Koordinator Presidium Kahmi Kota Palopo, dr. Syukur Kuddus, menegaskan dialog ini diinisiasi untuk menjaga kesinambungan perjuangan pemekaran Luwu Raya dan menghadirkan solusi yang terarah.

“Kami membuka ruang diskusi supaya apa yang diperjuangkan tidak berhenti. Insya Allah kami hadir sebagai mediator, sehingga perjuangan ini tidak selalu harus keras, tetapi tetap terarah,” kata Syukur.

Menurut Syukur, perjuangan pemekaran tidak cukup hanya menekankan sejarah, tetapi juga harus menjawab pertanyaan mengapa hingga kini belum terwujud.

MD Kahmi berperan mengurai persoalan utama sekaligus menawarkan solusi konkret, termasuk terkait pembentukan Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah sebagai DOB.

Selain itu, dr. Syukur yang juga Ketua IDI Palopo menyoroti ketimpangan layanan kesehatan di Luwu Raya. Dari 1,2 juta penduduk, baru tersedia sekitar 500 dokter, sehingga masih kekurangan sekitar 700 dokter. Beban tujuh rumah sakit aktif di Palopo pun sangat berat, termasuk menanggung pelayanan wilayah sekitar.

Sementara itu, Fadriaty, yang juga Presidium MW Kahmi Sulsel, menambahkan bahwa dokumen kelengkapan Kabupaten Luwu Tengah telah rampung, dan kajian naskah akademik Provinsi Luwu Raya akan segera dibahas di Komisi II DPR RI.

Apalagi Ketua Komisi II II (M. Rifqinizamy Karsayuda) merupakan Presidium Majelis Nasional Kahmi. Ini menegaskan keterlibatan Kahmi dari pusat hingga daerah sebagai ujung tombak perjuangan pemekaran

Kegiatan MD Kahmi Palopo dinilai merespons aksi mahasiswa pada Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-80, 23 Januari 2026, yang sempat memblokir jalan beberapa hari.

Rencana Kehadiran elit lokal termasuk 4 kepala daerah dan 11 anggota DPRD Sulsel asal dapil Luwu Raya ke DPR RI pada 9 Februari mendatang diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat secara terstruktur dan memperoleh restu pemerintah pusat.

“Bukan lagi sekadar melihat histori Luwu Raya, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini bersama-sama,” tutup dr. Syukur, menegaskan posisi MD Kahmi sebagai mediator sekaligus penggerak advokasi di Tana Luwu.

(Sn/Jn)