Usai Demo Blokade Jalan soal Pemekaran Provinsi, Delapan Tampang Dewan Asal Luwu Raya Muncul di Rujab Gubernur

SENTRUMnews.com MAKASSAR — Usai demonstrasi dan blokade jalan terkait pemekaran provinsi dan rencana DOB Luwu Tengah, delapan anggota DPRD asal Luwu Raya hadir dalam silaturahmi dan diskusi di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis malam (29/1/2026). Pertemuan ini digelar untuk merawat komunikasi politik dan dialog pembangunan pasca aksi protes.

Kehadiran para legislator dinilai upaya pemerintah menjaga sinergi dengan wilayah strategis Sulawesi Selatan sekaligus meredam ketegangan akibat demonstrasi beberapa hari sebelumnya.

Forum yang berlangsung di aula Asta Cita menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah provinsi, legislatif, dan masyarakat Luwu Raya. Hadir dalam pertemuan Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, bersama delapan legislator asal Dapil XI Luwu Raya: Marthen Rante Tondok (Golkar), A. Syafiuddin Patauddin (PKS), Marji Rumpak (Hanura), Hj. Asni (PAN), Jasrum (Golkar), Zulfikar Limolang (PKB), Marjono (Gerindra), dan Rusli Sunali.

Dari total 11 legislator DPRD Sulsel asal Luwu Raya, tiga lainnya tidak hadir, yakni Fadriaty (Demokrat), dr. Ani Nurbani (NasDem), dan Esra Lamban (PDIP). Pertemuan ini dianggap sebagai langkah pemerintah provinsi menjaga komunikasi politik dan sinergi pembangunan pasca aksi protes di wilayah tersebut.

Melalui akun Instagram resmi DPRD Sulsel, pertemuan ini disebut sebagai ruang dialog untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. “Pertemuan ini menjadi ruang komunikasi dan dialog dalam membangun Sulawesi Selatan, khususnya wilayah Luwu Raya,” tulis akun tersebut, dikutip Sabtu (30/1/2026).

Silaturahmi ini merupakan tindak lanjut undangan resmi Pemprov Sulsel bernomor 000.1.5/1128/BAKESBANGPOL tertanggal 28 Januari 2026. Undangan ditujukan kepada Bupati Luwu, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Luwu Timur, dengan permintaan masing-masing daerah menghadirkan lima perwakilan yang terdiri dari unsur DPRD, tokoh masyarakat atau adat, serta organisasi pemuda atau mahasiswa.

Meski dikemas sebagai silaturahmi, pertemuan ini juga dianggap sebagai langkah pemerintah provinsi menjaga komunikasi politik dan sosial dengan Luwu Raya, wilayah yang strategis dalam peta pembangunan Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, sejumlah titik di Luwu Raya sempat terjadi demonstrasi dan blokade jalan selama lima hari pada 23–27 Januari 2026, bertepatan dengan HPRL ke-80. Aksi itu bahkan melibatkan penebangan pohon di pinggir jalan yang dibantu oleh warga setempat.

(**/Sn)