Lobi Gubernur Sulsel Buntu: Mahasiswa Ancam Blokade Kembali Trans Sulawesi, Netizen Usul Hadang di Wilayah Masuk Luwu Raya

SENTRUMnews.com, MAKASSAR — Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tokoh masyarakat, dan perwakilan mahasiswa Luwu Raya dinilai tidak menghasilkan keputusan konkret. Kebuntuan lobi tersebut memicu ancaman aksi lanjutan berupa blokade kembali jalan Trans Sulawesi.

Ancaman itu mencuat setelah pertemuan yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan dinilai hanya bersifat normatif. Padahal, sebelumnya mahasiswa sempat memblokade jalan Trans Sulawesi selama lima hari di wilayah Walenrang–Lamasi (Walmas), calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah, Kabupaten Luwu dan beberapa wilayah lainnya di Luwu Raya.

Informasi kebuntuan pertemuan itu pertama kali beredar melalui unggahan akun media sosial Palopo_info. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa pertemuan antara Pemprov Sulsel, tokoh masyarakat, dan mahasiswa “tak membuahkan hasil” dan berujung pada ancaman blokade ulang.

Unggahan itu memantik respons warganet. Sejumlah netizen menyatakan dukungan, sementara lainnya memberi saran agar aksi blokade tidak merugikan masyarakat lokal.

Salah satu komentar datang dari akun mardanxuu381_ yang merinci lima akses strategis yang dinilai bisa menjadi titik blokade. Mulai dari Larompong di perbatasan Kabupaten Luwu–Wajo, jalur Palopo–Toraja, akses Luwu Timur–Mangkutana menuju Sulawesi Tengah, jalur Seba-Seba–Towuti menuju Morowali, hingga Lampia di Luwu Timur arah Batu Putih Sulawesi Tenggara.

Namun ia mengingatkan agar mahasiswa tidak menutup akses utama aktivitas warga Luwu Raya. “Hati-hati, jangan sampai momentum ini dimanfaatkan pihak lain,” tulisnya, dikutip Jumat (30/1/2026).

Komentar dukungan juga datang dari akun iscar.ardy dan asharr_30 yang menilai perjuangan menuju Provinsi Luwu Raya membutuhkan pengorbanan. Sementara akun lain menyinggung kepentingan fiskal daerah terhadap wilayah Luwu.

IPMIL Nilai Pertemuan Gagal
Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) menilai pertemuan antara Aliansi Mahasiswa Luwu Raya dan pemerintah daerah gagal menjawab tuntutan utama, yakni percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.

Ketua Pengurus Pusat IPMIL Luwu, Yandi, menyebut pertemuan tersebut tidak menunjukkan komitmen konkret pemerintah.

“Kami anggap pertemuan ini gagal karena tidak menghasilkan keputusan yang jelas,” kata Yandi dalam pernyataan video, Kamis (29/1/2026).

Menurut Yandi, proses pemekaran wilayah seharusnya mendapat dukungan penuh dari seluruh unsur pemerintah. Namun hal itu belum terlihat dalam forum yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel.

Ia menegaskan, mahasiswa masih membuka opsi aksi lanjutan, termasuk penutupan jalan.
“Perjuangan ini tidak akan berhenti sampai di sini,” ujarnya.

Pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut undangan resmi Pemprov Sulsel bernomor 000.1.5/1128/BAKESBANGPOL tertanggal 28 Januari 2026. Undangan ditujukan kepada Bupati Luwu, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Luwu Timur.

Agenda pertemuan berupa silaturahmi dan diskusi bersama Forkopimda Sulsel digelar Kamis malam (29/1) di aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar.

Setiap daerah diminta mengirim lima perwakilan dari unsur DPRD, tokoh adat atau masyarakat, serta organisasi pemuda atau mahasiswa.

Pertemuan ini digelar menyusul rangkaian aksi demonstrasi dan blokade jalan sejak 23 hingga 27 Januari 2026 di sejumlah titik di Luwu Raya. Hingga akhir Januari, aksi massa dilaporkan masih berlangsung di beberapa wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu.

Blokade Walmas Dibuka Usai Lobi Senyap Intelijen Mabes
Sebelumnya diberitakan, blokade total jalan Trans Sulawesi di wilayah Walenrang–Lamasi (Walmas), Kabupaten Luwu, berlangsung selama lima hari dan baru dibuka pada Selasa malam (27/1). Pembukaan akses tersebut tidak melalui negosiasi terbuka pemerintah daerah, melainkan lewat pendekatan aparat intelijen Mabes Polri.

Blokade dilakukan Aliansi Wija To Luwu di Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, sejak 23 Januari 2026. Jalan ditutup total dengan penebangan pohon dan mendapat dukungan sebagian warga setempat.

Upaya persuasif Forkopimda selama dua hari pertama tidak membuahkan hasil. Kapolres hingga bupati setempat gagal membujuk massa membuka jalan.

Situasi berubah setelah Direktur Politik Baintelkam Polri Brigjen Pol Dwi Suryo Cahyono turun langsung ke lokasi pada malam 27 Januari 2026. Dialog berlangsung secara informal dan persuasif.

“Tidak ada paksaan. Kami hanya merasa empati,” kata Brigjen Dwi di hadapan massa.

Ketua PP IPMIL Luwu, Yandi, menegaskan pembukaan blokade merupakan keputusan internal aliansi. “Tanpa ada yang memerintahkan, malam ini kami membuka blokade,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PB IPMIL Raya, Abdul Hafid, menyebut metode blokade dengan penebangan pohon sebagai strategi perlawanan yang disepakati bersama.

“Gerakan ini kami namai revolusi senso (chainsaw). Orientasi kami jelas, mempercepat DOB Luwu Tengah menuju Provinsi Luwu Raya,” ujarnya.

Meski akses jalan kini kembali normal, mahasiswa menegaskan perjuangan belum selesai. Ancaman aksi lanjutan masih terbuka, sementara pemerintah berupaya menjaga stabilitas jalur utama Trans Sulawesi.

(Gb/Sn)