Blokade Trans Sulawesi Hari Keempat, Pejuang Luteng Desak Kepala Daerah Termasuk Anggota DPR Asal Gerindra Temui Mendagri

SENTRUMnews.com, PALOPO — Blokade Jalan Trans Sulawesi di wilayah Luwu Raya masih terus berlanjut hingga hari keempat. Aksi unjuk rasa yang menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya belum menemukan titik temu dengan pemerintah dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat serta distribusi ekonomi.

Aksi massa mencapai puncaknya pada 23 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80. Mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan sebagai bentuk protes atas lambannya realisasi pembentukan Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah, khususnya di wilayah Walenrang-Lamasi (Walmas).

Blokade dilakukan di sejumlah titik strategis, termasuk wilayah perbatasan antar kabupaten. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi tersendat, distribusi logistik terganggu, dan aktivitas ekonomi warga ikut terdampak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga di beberapa lokasi bahkan turut membantu melakukan penutupan jalan dengan melakukan penebangan pohon. Kondisi ini memperparah tekanan sosial dan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha dan masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada jalur utama Trans Sulawesi.

Pejuang Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah wilayah Walmas, Bayu Purnomo, menilai pemerintah daerah terlalu pasif menyikapi kondisi yang semakin memburuk. Ia mendesak empat kepala daerah se-Luwu Raya untuk segera mengambil langkah konkret dengan menemui pemerintah pusat.

Menurut Bayu, para kepala daerah harus langsung berangkat ke Jakarta untuk bertemu Menteri Dalam Negeri guna membahas situasi darurat di Luwu Raya.

“Ekonomi kita tersendat. Perjuangan harus terus jalan, tapi langkah pemerintah harus segera nyata dan tegas. Tidak bisa diam begini,” kata Bayu di Palopo, Senin (26/1/2026).

Bayu memandang aksi mahasiswa dan masyarakat sebagai bentuk kemarahan rakyat yang telah lama menanti kepastian pemekaran wilayah. Ia menegaskan, dukungan elit pemerintahan sangat dibutuhkan agar perjuangan tersebut tidak berujung buntu.

“Saya yakin perjuangan ini sudah didukung masyarakat Luwu Raya secara luas. Tapi kami minta pemerintah empat daerah jangan diam. Segera ke Jakarta temui Mendagri, bahkan Presiden kalau bisa. Sampaikan situasi darurat,” ujar mantan ketua Imwal ini.

Elit Politik Nasional Ikut Disorot
Tak hanya kepala daerah, Bayu juga menyoroti peran elit politik asal Luwu Raya di tingkat nasional. Ia meminta tokoh dan kader partai yang memiliki akses langsung ke pemerintah pusat untuk ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ia secara khusus menyebut anggota DPR RI Unru Baso dari Partai Gerindra, yang dinilai memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kita bisa lewat jalur tol. Ada anggota DPR RI Unru Baso dari Gerindra, katanya dekat Prabowo. Coba itu dilakukan pendekatan. Apakah tidak kasihan lihat perjuangan masyarakat saat ini bersama mahasiswa,” tutupnya.

Aksi Masih Berlanjut
Hingga kini, aksi demonstrasi dan blokade jalan masih berlangsung di sejumlah titik di Luwu Raya. Massa menyatakan akan tetap bertahan hingga ada sikap tegas dan langkah konkret dari pemerintah pusat terkait pemekaran Provinsi Luwu Raya.

Situasi di lapangan masih dinamis, sementara masyarakat berharap solusi cepat agar dampak sosial dan ekonomi tidak semakin meluas.

(Rs/Jn)