Pemkot dan DPRD Makassar Sepakati KUA-PPAS Lebih Cepat, Proyeksi APBD 2026 Dipatok Rp5,1 T

SENTRUMnews.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar dan DPRD bergerak cepat menuntaskan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menjadi RAPBD 2026.

Paripurna yang digelar pada Senin, (17/11/2025) itu menghasilkan kesepakatan lebih cepat dari jadwal, dengan proyeksi APBD pokok sekitar Rp5,1 triliun.

Percepatan ini jadi sorotan karena terjadi di tengah tekanan fiskal. Pendapatan daerah 2026 diproyeksikan turun hampir 9 persen. Di balik optimisme paripurna, Pemkot Makassar perlu menata ulang strategi pendapatannya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan meski ada rasionalisasi. “Semua program prioritas kita harus jalankan, dan itu sudah disampaikan teman-teman dinas kepada DPRD,” ujarnya, dikutip Selasa (18/11/2025).

Munafri menyebut pemangkasan justru menjadi ruang untuk menguji kreativitas SKPD.“Kita harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran, tapi bukan untuk diretapi, justru bagaimana lebih kreatif meningkatkan pendapatan,” bebernya.

Munafri juga menekankan efisiensi dan meminta kegiatan seremoni dikurangi agar belanja lebih tepat sasaran. “Mengurangi seremonial-seremonial untuk memastikan program 2026 langsung ke masyarakat,” katanya.

Ia memastikan pembangunan stadion tetap proyek prioritas. “Program stadion masuk. Itu menjadi program prioritas yang harus muncul.”

Sementara, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menilai percepatan finalisasi ini lahir dari harmonisasi eksekutif dan legislatif.

“Harmonisasi legislatif dan eksekutif sangat penting agar APBD 2026 memberi dampak nyata,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama dua lembaga itu tetap konsisten. “Semoga konsistensi sinergi ini terus kita jaga untuk menghadirkan kebijakan yang semakin baik dari tahun ke tahun,” katanya.

Namun DPRD mengingatkan agar Pemkot tak lengah. Ketua Pansus Banggar KUA-PPAS 2026, Ray Suryadi Arsyad, mengungkap proyeksi penurunan pendapatan hingga 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar. Ia mendesak strategi pendapatan yang lebih agresif.

“Potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ray juga meminta BUMD meningkatkan kinerja dan dividen serta menegaskan pentingnya mempertahankan belanja modal. “Belanja modal harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis dan layanan dasar,” tegasnya.

Dari berbagai pernyataan itu, terlihat arah kebijakan Makassar tahun depan: efisiensi belanja, digitalisasi pengelolaan pendapatan, dan penguatan PAD sebagai bantalan fiskal. Program sosial, infrastruktur strategis, hingga proyek stadion tetap menjadi prioritas, namun dengan penyesuaian yang menuntut kreativitas organisasi perangkat daerah.

(Rs/Sn)