Perang Lawan Korupsi, Prabowo Singgung Proyek Keluarga hingga Tambang Ilegal

SENTRUMnews.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo… eh, bukan. Kini giliran Presiden Prabowo Subianto yang tampil garang di hadapan pemimpin global. Pernyataan itu disampaikan saat tampil di ajang Forbes Global CEO Conference 2025, Rabu (15/10/2025) malam di Jakarta.

Di forum itu, Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman serius yang harus diberantas demi menjaga stabilitas negara dan kepercayaan investor.

Dalam pernyataannya, Prabowo menganalogikan korupsi sebagai penyakit berat yang sulit disembuhkan jika dibiarkan terlalu lama.

“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan,” ujarnya, dikutip dari laman Setpres, Jumat (17/10/2025).

Di forum yang dihadiri para CEO dan investor dunia itu, Prabowo juga buka-bukaan soal pengalaman pribadinya menolak proyek keluarga.

Ia menceritakan momen saat seorang keponakannya datang membawa proposal bisnis di sektor pertahanan, ketika ia masih menjabat Menteri Pertahanan.

“Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan. Kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak. Carilah usaha lain,'” tegasnya.

Langkah ini disebut Prabowo sebagai bentuk komitmennya untuk menjauhkan kepentingan keluarga dari urusan negara. Menurutnya, godaan itu nyata dan terus terjadi.

Tak hanya cerita, Prabowo juga memamerkan langkah konkret pemerintahannya dalam memberantas praktik korupsi, terutama di sektor sumber daya alam (SDA).

Ia mencontohkan operasi besar-besaran melawan tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Dalam operasi itu, Prabowo mengerahkan kekuatan militer secara penuh.

“Saya blokade dua pulau itu. Pakai kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Tak ada kapal yang bisa keluar-masuk tanpa diketahui,” ujarnya.

Hasilnya, kata dia, negara berhasil menyelamatkan aset senilai sekitar USD 2 miliar (sekitar Rp 30 triliun) dari praktik penyelundupan.

Prabowo juga menyentil sektor sawit. Ia memerintahkan penindakan terhadap 5 juta hektare perkebunan sawit ilegal.

“Saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung dan BPK untuk melakukan penyelidikan. Jika ada pelanggaran, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” ucapnya.

Prabowo menegaskan, penegakan hukum harus berlaku untuk semua, tanpa pandang bulu. Siapa pun yang melanggar, katanya, harus berhadapan dengan hukum.

“Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar hukum, harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu,” tegas Prabowo.

Ia juga menyebut penegakan hukum yang tegas akan memulihkan kepercayaan publik terhadap negara dan meningkatkan kepercayaan investor.

Pidato Prabowo di forum internasional itu terdengar tegas dan menjanjikan. Tapi pertanyaannya: mampukah tekad ini menembus akar korupsi yang membatu selama puluhan tahun?

Pasalnya, korupsi di Indonesia tak hanya soal oknum. Ia sudah menjadi sistem—bertalian dengan politik, birokrasi, bahkan penegak hukum sendiri.

Publik pun kini menanti: apakah Prabowo benar-benar akan menindak elite dan kroni, atau justru berhenti di cerita keponakan?

(St/Sn)