Wali Kota Palopo Hadiri Rakor KPK di Makassar, Siap Kawal Pemerintahan Bersih

SENTRUMnews.com, PALOPO — Wali Kota Palopo, Hj. Naili, menghadiri Rakor Pemberantasan Korupsi (Rakor PK) se-Sulawesi Selatan yang digelar KPK di Makassar, Kamis (16/10/2025). Kegiatan ini mempertemukan kepala daerah untuk memperkuat sinergi dalam pemberantasan korupsi.

Hj. Naili mengatakan komitmen Kota Palopo mendukung langkah KPK, khususnya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Menurutnya, tata kelola yang berintegritas menjadi kunci membangun kepercayaan publik dan harus dijalankan bersama secara konsisten.

“Kami berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Kolaborasi dengan KPK menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,” ujar Hj. Naili dalam keterangannya.

Dalam Rakor tersebut, KPK memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan mengenai penguatan sistem antikorupsi di tingkat lokal. Fokusnya adalah tiga tugas utama lembaga antirasuah itu: koordinasi, supervisi, dan penindakan, sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Menariknya, kehadiran Wali Kota Palopo tak sendiri. Hj. Naili datang bersama jajaran lengkap: Sekda Kota Palopo Firmanza DP, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, dan Kepala Inspektorat Subair. Langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat keseriusan Pemkot Palopo dalam membangun tata kelola yang berintegritas.

“Ini bukan hanya soal mematuhi regulasi, tetapi tentang membangun budaya integritas yang berkelanjutan,” kata Firmanza DP.

Dalam rakor yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Sulsel ini, KPK menekankan pentingnya langkah nyata di lapangan. Seorang pejabat KPK menyebut, kepala daerah perlu berani menolak kompromi dalam hal tata kelola anggaran dan pelayanan publik.

“Kita tidak bisa terus bermain di tataran simbolik. Butuh keberanian untuk menjaga sistem tetap bekerja,” ujarnya.

Menurut data internal Pemkot, sejumlah program strategis telah dijalankan untuk memperkuat transparansi di Palopo. Mulai dari digitalisasi layanan, audit internal, hingga penguatan fungsi pengawasan inspektorat. Semuanya didorong untuk mendukung agenda reformasi birokrasi yang lebih akuntabel.

Rakor ini dinilai sebagai momen penting, apalagi mengingat rekam jejak korupsi di sejumlah daerah di Sulsel yang masih menjadi perhatian publik. KPK berharap, forum seperti ini bisa memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun sistem yang antikorupsi secara berkelanjutan.

(Rs/Jn)