Wakil Ketua DPD RI Janji Perjuangkan Kuota KIP untuk Unanda

SENTRUMnews.com, PALOPO – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, berjanji akan memperjuangkan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mahasiswa Universitas Andi Djemma (Unanda), Palopo. Dalam kuliah umum di kampus tersebut, ia menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi daerah tertinggal dan menyebut Unanda sebagai prioritas karena kuota KIP miliknya masih tersedia.

Tamsil juga mendorong perguruan tinggi menjadi motor pembangunan berbasis kearifan lokal. Ia menilai potensi daerah seperti pertanian dan budaya bisa dikembangkan melalui peran aktif mahasiswa dan kampus dalam membangun ekonomi lokal.

Dalam acara bertajuk “Daerah Kuat, Indonesia Hebat: Akselerasi Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal”, Tamsil Linrung merespons langsung aspirasi yang disampaikan Rektor Unanda terkait belum terdistribusinya kuota KIP Kuliah untuk tahun 2025.

“Kuota saya masih ada lebih dari 50 dan Universitas Andi Djemma tentu menjadi prioritas,” ujar Tamsil di hadapan mahasiswa dan civitas akademika.

KIP Kuliah merupakan program strategis pemerintah pusat untuk menjamin akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Namun, tidak meratanya distribusi kuota di sejumlah daerah, termasuk Palopo dan sekitarnya, menjadi sorotan serius.

Tamsil menilai pentingnya alokasi KIP bagi mahasiswa dari wilayah seperti Luwu Raya dan Tana Toraja, yang kerap menghadapi tantangan ekonomi lebih berat dibandingkan mahasiswa di kota besar. Menurutnya, pendidikan adalah jembatan menuju kesejahteraan yang lebih merata.

Lebih jauh, Tamsil mendorong agar perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan, tapi juga sebagai motor pembangunan berbasis kearifan lokal.

“Pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pusat. Harus ada peran aktif daerah dengan memanfaatkan potensi lokalnya,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa sektor seperti pertanian, perikanan, budaya, dan kerajinan lokal memiliki daya saing jika digarap dengan pendekatan ilmiah dan inovatif. Mahasiswa, dalam hal ini, dipandang sebagai agen perubahan yang mampu mentransformasikan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Tamsil juga menyampaikan pandangan kritis terkait proyek ambisius Ibu Kota Negara (IKN). Ia menilai bahwa negara seharusnya lebih dulu fokus pada pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama pendidikan dan gizi anak.

“Pendidikan dan makanan bergizi gratis untuk anak-anak harus jadi prioritas. Tapi idealnya, keduanya bisa berjalan bersamaan,” ucapnya.

Pernyataan ini memperkuat posisi politik Tamsil yang berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama generasi muda, alih-alih hanya mengejar simbol kemajuan lewat proyek-proyek prestisius.

(Sn/Jn)