DPR Desak Aplikasi Pengaduan Real-Time, 10 Ribu Lebih Dapur MBG Terbangun

SENTRUMnews.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah membangun sistem pengaduan digital untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai keterlibatan publik penting untuk memastikan makanan yang disalurkan layak konsumsi.

Charles mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), Badan POM, dan Kementerian Kesehatan menyediakan kanal pelaporan berbasis aplikasi atau web. Sistem ini diharapkan memungkinkan guru dan orang tua melaporkan makanan bermasalah secara real-time.

Desakan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama tiga kementerian/lembaga di Kompleks Parlemen, Rabu, (1/10/2025). Menurut Charles, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan sistem pengawasan MBG.

“Saya harap BGN, Badan POM, dan Kemenkes bisa bikin sistem berbasis web atau aplikasi. Kalau ada makanan bermasalah, cukup difoto, diunggah, dan langsung bisa diverifikasi,” ujarnya, dikutip, Kamis (2/10/2025).

Charles juga menegaskan pentingnya adanya prosedur cepat tanggap terhadap setiap pengaduan masyarakat. Menurutnya, laporan tidak boleh mandek tanpa kejelasan.

“Verifikasi harus dilakukan dalam hitungan jam, jangan sampai hoaks atau keluhan asli tercampur aduk. Transparansi harus jadi kunci,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mewanti-wanti soal potensi kontaminasi makanan di berbagai titik, mulai dari dapur pusat, transportasi, hingga penyimpanan di sekolah. Ia menyebut rantai distribusi MBG saat ini terlalu panjang dan rentan.

Charles pun melontarkan opsi “school kitchen” sebagai solusi. “Negara seperti Jepang dan Tiongkok sudah terbukti berhasil. Saya ingin pandangan jujur dari Menteri Kesehatan dan Kepala Badan POM soal opsi ini, apa plus-minusnya,” ucapnya.

Charles juga mengingatkan kembali pernyataan Presiden Prabowo tentang banyaknya anak-anak Indonesia yang hanya makan nasi dan garam.

“Itu jadi sinyal pentingnya program MBG ini. Tapi saya belum lihat pembangunan dapur diprioritaskan ke wilayah 3T atau daerah rawan gizi. Jangan cuma numpuk di kota besar,” sindirnya.

BGN Klaim Target Dapur MBG Tercapai, 10.012 SPPG Sudah Terbangun!

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan capaian positif program MBG. Hingga akhir September 2025, sudah terbangun 10.012 unit SPPG(Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), melebihi target awal 10 ribu unit.

“Dari Januari-Juli ada 2.391 SPPG. Lalu Agustus-September lonjakan besar: tambah 7.621. Alhamdulillah, target terlampaui,” kata Dadan.

Pencapaian ini, lanjut Dadan, turut mendorong penyerapan anggaran MBG. “Setiap SPPG baru bisa menggerakkan belanja hingga Rp900 juta sampai Rp1 miliar,” jelasnya.

Meski infrastruktur dapur MBG sudah melampaui target, DPR menilai keberhasilan program tak bisa hanya dinilai dari jumlah dapur. Pengawasan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat tetap harus jadi prioritas. Apalagi jika menyangkut gizi anak bangsa.

(**/Sn)