APBN 2025 On Track: Belanja Terkendali, Pajak dan Cukai Dongkrak Pendapatan Negara

SENTRUMnews.com, JAKARTA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2025 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah dinamika ekonomi global.

Pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.638,7 triliun atau 57,2% dari outlook 2025, sementara belanja negara sudah terserap Rp1.960,3 triliun atau 55,6% dari target.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengatakan kinerja APBN masih berada di jalur yang tepat (on track).

“Kinerja APBN hingga Agustus 2025 tercatat on track, dan akan terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi,” ujar Deni dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (28/9/20250).

Pajak dan Cukai Jadi Motor Utama
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak masih menjadi tumpuan utama dengan realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7% dari outlook. Pertumbuhan penerimaan pajak terjadi pada jenis PPh Orang Pribadi, PPh Badan, dan PBB, seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi dan dukungan sektor unggulan seperti pertambangan, perdagangan, industri, pertanian, dan perbankan.

Kinerja positif juga tampak pada penerimaan kepabeanan dan cukai yang menembus Rp194,9 triliun atau 62,8% dari outlook, naik 6,4% dibanding tahun lalu. Pertumbuhan ini ditopang kenaikan ekspor sawit, serta kebijakan relaksasi penundaan pelunasan pita cukai. Namun, bea masuk masih dipengaruhi kebijakan impor pangan yang lebih ketat.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp306,8 triliun atau 64,3% dari target. Kinerja PNBP dipengaruhi harga minyak dan gas yang fluktuatif, serta kenaikan pendapatan dari sektor batubara dan minyak mentah domestik (DMO).

Belanja Negara Terkendali, Fokus pada Program Prioritas
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.388,8 triliun atau 52,1% dari target, dengan pertumbuhan 1,5% (yoy). Penyaluran bantuan sosial seperti PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP, dan KIP Kuliah dilaporkan semakin tepat sasaran berkat validasi Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN).

Belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat Rp686 triliun, sementara belanja non-K/L mencapai Rp702,8 triliun. Pemerintah juga mencatat peningkatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp571,5 triliun atau 66,1% dari target, naik 1,7% (yoy), seiring perbaikan tata kelola pelaporan oleh pemerintah daerah.

“Kualitas Belanja Negara terus ditingkatkan dan dipercepat realisasinya, sementara produktivitas Kas Negara terus dioptimalkan. Kinerja Pendapatan Negara terus dijaga dan diperbaiki sejalan perkembangan kondisi ekonomi,” sambung Deni.

APBN juga menopang berbagai program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengucurkan Rp13 triliun dan menjangkau 22,7 juta penerima manfaat hingga awal September. Pemerintah juga melaporkan 100 Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan 9.780 siswa aktif.

Selain itu, program Revitalisasi Sekolah menggelontorkan Rp9,6 triliun untuk memperbaiki lebih dari 10.400 satuan pendidikan dan 2.120 madrasah di seluruh Indonesia.

Defisit Terkendali, Pembiayaan Hati-hati
Secara keseluruhan, APBN hingga akhir Agustus mencatat defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35% terhadap PDB. Keseimbangan primer tercatat positif Rp22 triliun, menandakan kemampuan fiskal pemerintah dalam menjaga keseimbangan belanja produktif.

Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp425,7 triliun, dilakukan secara hati-hati di tengah fluktuasi pasar keuangan global. Dengan capaian ini, APBN 2025 disebut tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan, dan memperkuat daya beli masyarakat.

(Sn/Jn)