Sidak SPBU di Luwu Timur: Antrean BBM Menyusut, Eceran Tembus Rp17 Ribu per Liter

SENTRUMnews.com, LUWU TIMUR – Pengawasan ketat dilakukan aparat gabungan di sejumlah SPBU di Luwu Timur untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Sidak ini berdampak langsung pada berkurangnya antrean kendaraan, namun di sisi lain memicu lonjakan harga di tingkat eceran, bahkan mencapai Rp17 ribu per liter.

Aparat Satreskrim Polres bersama Pemerintah Kabupaten Lutim menggelar pengawasan intensif di seluruh SPBU pada Jumat, (19/9/2025).

Langkah ini dilakukan untuk menertibkan penggunaan barcode atau QR Code Pertamina sebagai syarat pembelian BBM bersubsidi melalui program Subsidi Tepat di aplikasi MyPertamina..

Pengawasan difokuskan pada kesesuaian antara kendaraan yang mengisi BBM dengan barcode yang terdaftar. Pasalnya, kerap ditemukan ketidaksesuaian antara nomor polisi dan kendaraan yang digunakan, bahkan ada yang tak cocok dengan data STNK.

Dalam operasi ini, Satreskrim tidak bekerja sendiri. Sejumlah instansi lintas sektor turut dilibatkan, seperti Dinas Dagkop UKMP, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo-SP, Pertamina Depot Palopo, hingga Checker Fuel SBM IV Sulselbar.

Sekretaris Satpol PP Luwu Timur, Baharuddin, menegaskan bahwa kegiatan ini digelar demi menjamin distribusi BBM bersubsidi agar lebih tertib dan tepat sasaran.

“Kami melakukan peninjauan penggunaan barcode di setiap SPBU, agar pembelian Pertalite maupun Solar bisa berjalan dengan baik dan tertib,” ujar Baharuddin dalam keterangannya.

Langkah ini mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satu warga Desa Laskap, Adriawan, menyambut baik adanya pengawasan.

“Dengan adanya pengawasan ini, pengisian BBM jadi lancar dan antrean berkurang. Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut agar masyarakat tidak lagi resah soal kelangkaan, terutama Pertalite,” tuturnya.

Namun, di tengah pengawasan ini, warga sempat mengalami kepanikan di sejumlah SPBU di Luwu Timur, seperti SPBU Wotu, Wowondula, Mangkutana, Ussu, hingga Malili. Warga menyebut terjadi panic buying akibat kabar penertiban.

Fenomena ini dibenarkan oleh Yolan, warga Desa Balambano, Kecamatan Wosuponda. Ia menyebut kondisi ini perlu ditangani secara kolaboratif untuk mencegah terjadinya monopoli BBM dan lonjakan harga di tingkat pengecer.

“Bahkan ada yang menjual hingga Rp17 ribu. Ini fenomena tak boleh dibiarkan, langkah cepat stakeholder perlu tegas dan humanis tanpa merugikan semua pihak,” katanya kepada Sentrum.

Penertiban ini diharapkan bisa menjadi langkah awal menutup celah penyalahgunaan BBM subsidi, sekaligus menjamin hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap terpenuhi.

(Sn/Jn)