Mahasiswa Palopo Usung 9 Tuntutan: Reformasi Polri hingga Pemecatan Pejabat ‘Bikin Gaduh’

SENTRUMnews.com, PALOPO – Puluhan organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam aliansi Barisan dari Rakyat (Badar) bersiap menggelar aksi demonstrasi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Senin (1/8/2025) hari ini.

Aksi akan dimulai dengan berkumpul di Lapangan Gaspa, Palopo, yang berjarak sekitar 8 kilometer dari kantor DPRD, lokasi akhir aksi. Massa berencana melakukan long march sambil membawa sembilan poin tuntutan yang mereka anggap mewakili aspirasi rakyat.

Pantauan Sentrum, konsolidasi terakhir berlangsung di Fakultas Teknik, Kampus II Universitas Andi Djemma (Unanda), Minggu (31/8/2025) malam, usai aliansi solidaritas rakyat yang sebelumnya demo di Mapolres melebur dalam satu gerakan aksi.

Pertemuan yang berlangsung hingga larut itu diwarnai dialog alot antar berbagai kelompok mahasiswa dari sejumlah kampus di Palopo.

Dalam konsolidasi, Dirga Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, ditunjuk sebagai Jenderal Lapangan. Sedangkan Wakil Jenderal Lapangan dipercayakan kepada Muh. Iqra, mahasiswa Unanda.

Massa aksi rencananya akan berkumpul pada pukul 09.00 WITA di Lapangan Gaspa, titik nol kilometer Kota Palopo.

“Titik kumpul kita di Lapangan Gaspa. Setelah itu, kami akan long march menuju kantor DPRD,” kata Dirga dalam keterangannya, Senin dini hari.

Koordinator aksi menyampaikan sembilan tuntutan mereka yang berfokus pada kondisi sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia, yakni:

1. Copot Kapolri dan Komandan Korps Brimob.
2. Hapus tunjangan anggota DPR.
3. Tingkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan infrastruktur sekolah.
4. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor.
5. Tegakkan supremasi hukum secara adil dan transparan.
6. Terapkan pajak progresif bagi golongan atas.
7. Copot Menteri Keuangan dan batalkan efisiensi anggaran di sektor pendidikan.
8. Pecat pejabat publik yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
9. Lakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian.

Aksi ini merupakan bagian dari gelombang aspirasi mahasiswa secara nasional yang menuntut perubahan kebijakan di sektor pendidikan, hukum, dan keuangan.

(Sn/Jn)