Pendemo Luwu Utara Tekan Pemkab dan DPRD, Tuntutan Disetujui Setelah Aksi Panjang

SENTRUMnews.com, LUWU UTARA — Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Luwu Utara (Amar-Lutra) berbuah manis.

Setelah berjam-jam berunjuk rasa, ratusan peserta dari berbagai kalangan berhasil meraih persetujuan atas tuntutan mereka dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Utara.

Pertemuan antara perwakilan demonstran dan pejabat daerah menghasilkan keputusan signifikan. Fraksi-fraksi di DPRD Luwu Utara, yaitu Golkar, PAN, Gerindra, Nasdem, PKB, dan Demokrat, menyetujui tuntutan yang diajukan Amar-Lutra.

Bahkan, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, bersama Ketua DPRD, Husain, menandatangani surat pernyataan yang mengonfirmasi komitmen mereka untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang memicu aksi protes tersebut.

Tuntutan Utama Amar-Lutra

Beberapa tuntutan yang disuarakan oleh Amar-Lutra antara lain:

1. Penolakan terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
2. Kutukan terhadap arogansi wakil rakyat.
3. Menuntut keadilan atas insiden pengemudi ojek online (ojol) yang menjadi korban lakalantas.
4. Mendesak DPR untuk mendukung kebijakan penghematan negara sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025.
5. Menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat.
6. Membebaskan massa aksi yang ditahan tanpa syarat.

Koordinator Aksi Amar-Lutra, Arjun, menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya berfokus pada kenaikan gaji DPR, tetapi juga mencerminkan rasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Ia menyoroti bagaimana kebijakan yang ada tidak sejalan dengan semangat penghematan di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.

“Setelah mendengarkan aspirasi para demonstran, Bupati Andi Rahim dan Ketua DPRD Husain berkomitmen untuk mengevaluasi kebijakan yang ditolak masyarakat. Keduanya mengungkapkan akan segera mengkaji lebih lanjut setiap tuntutan yang disampaikan oleh Amar-Lutra,” kata Arjun, dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2025) malam.

Sorotan pada Insiden Ojol
Demonstrasi juga mengutuk insiden kecelakaan yang melibatkan seorang pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas oleh Rantis Polisi. Amar-Lutra menilai peristiwa ini sebagai simbol ketidakadilan sosial, di mana rakyat kecil sering menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak.

Meskipun tuntutan mereka diterima, Amar-Lutra menegaskan akan terus mengawal evaluasi kebijakan yang dijanjikan. Mereka berkomitmen untuk memastikan suara rakyat tetap didengar dalam setiap keputusan yang diambil.

(**/Jn)