LMND Sulsel Tuding Gubernur Abaikan Luwu Raya: Jalan Rusak dan Dana Bagi Hasil Mandek

Kolase Foto: Ketua LMND Adri Fadhli dan Gubernur Sulsel Andi. Sudirman Sulaiman. (FT: Ist)

SENTRUMnews.com, MAKASSAR – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulsel menuding Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengabaikan Luwu Raya. Mereka menyebut wilayah yang meliputi Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo terjebak dalam jalan rusak parah serta pencairan dana bagi hasil (DBH) Rp418 miliar yang tak kunjung terealisasi sejak 2020.

Ketua LMND Sulsel Adri Fadhli mengatakan, kerusakan jalan di sejumlah titik nyaris memutus akses petani ke pasar dan memperlambat distribusi hasil tambang. Sementara itu, keterlambatan DBH yang bersumber dari pajak kendaraan, bahan bakar, dan cukai rokok dinilai memukul pembangunan daerah.

“Bagaimana petani bisa mengangkut hasil panen jika jalannya hancur? Bagaimana investor mau melirik potensi tambang jika aksesnya saja terputus?” kata Adri dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

Dilaporkan, data DPRD Sulsel menyebut keterlambatan pencairan DBH sudah terjadi bertahun-tahun. Pemprov berdalih beban utang dan pembengkakan APBD, namun LMND menilai tidak ada transparansi penggunaan anggaran.

Ironisnya, kata Adri, Gubernur kerap mengklaim infrastruktur sebagai prioritas, padahal Kepala Bappelitbangda Sulsel Setiawan Aswad pernah menyebut alokasi anggaran infrastruktur masih di bawah target 40% APBD hingga 2027.

Proyek jalan 2025 Pemprov Sulsel dibagi lima paket besar, dengan alokasi Rp2,3 triliun, namun Luwu Raya tak masuk prioritas utama. “Ini bukan sekadar angka. Infrastruktur adalah nyawa perekonomian rakyat,” tegas Adri.

LMND mendesak Gubernur bergerak cepat sebelum ketidakpuasan publik membesar. “Jangan biarkan Luwu Raya menunggu di pinggir jalan yang retak, sementara janji pembangunan lewat begitu saja,” pungkasnya. (**/Rs)

Berdasarkan data Pemprov Sulsel, pekerjaan infrastruktur jalan pada 2025 terbagi dalam lima paket:

  • Paket 1: Kota Makassar, Gowa, Sinjai, Bulukumba — Rp539,25 miliar
  • Paket 2: Gowa, Makassar, Takalar, Jeneponto — Rp292,43 miliar
  • Paket 3: Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Barru, Tana Toraja — Rp528,94 miliar
  • Paket 4: Barru, Soppeng, Wajo, Bone — Rp681,75 miliar
  • Paket 5: Bone, Soppeng, Pangkep, Barru — Rp417,70 miliar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini