Perkuat SPIP dan RPJMD Terintegrasi, Langkah Palopo Menuju Tata Kelola Modern

Penjabat Wali Kota Palopo, Firmanza DP, menghadiri pendampingan teknis SPIP terintegrasi dan manajemen risiko RPJMD yang difasilitasi BPKP Sulsel di Makassar, Jumat, 25 Juli 2025. (FT: Ist)

SENTRUMnews.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Palopo terus berbenah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi serta penyusunan manajemen risiko dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pendampingan teknis terhadap dua instrumen penting tersebut difasilitasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis, (24/07/). Penjabat Wali Kota Palopo, Firmanza DP, hadir langsung dalam kegiatan yang juga diikuti para pejabat struktural dari lingkup Pemkot Palopo.

Kepala BPKP Sulsel, Rasono, menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemerintah Kota Palopo dalam membangun budaya pengawasan dan mitigasi risiko yang progresif. Ia menilai, penerapan SPIP di Palopo menunjukkan perkembangan signifikan.

“Beberapa hal yang menjadi perhatian kami adalah pentingnya peningkatan kualitas indikator kinerja dan penguatan penerapan manajemen risiko. Ini penting agar seluruh proses pemerintahan tetap berada dalam koridor tujuannya,” ujar Rasono dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/07/2025).

Menurut dia, kesadaran akan risiko harus menjadi bagian dari cara berpikir dalam merancang maupun melaksanakan program.

“Risiko bukan untuk dihindari, tapi dipetakan dan dikendalikan agar tujuan pembangunan tidak meleset,” ujarnya.

Sementara itu, Firmanza menekankan bahwa SPIP dan manajemen risiko tidak lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi elemen kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan responsif.

Ia menyebut, tata kelola pemerintahan yang baik harus berangkat dari sistem pengendalian intern yang memadai.

“Tanpa SPIP yang kuat, efektivitas program dan akuntabilitas keuangan akan sulit tercapai. Begitu pula manajemen risiko—jika tidak dilakukan secara sistematis, perencanaan kita rentan terganggu,” kata Firmanza dalam sambutannya.

Ia menambahkan, kehadiran seluruh perangkat daerah dalam forum ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

“Kita ini pelayan masyarakat. Kita hanya bisa disebut berhasil bila telah memberi pelayanan yang maksimal,” ujarnya.

Selain Firmanza, hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para kepala perangkat daerah, serta kepala subbagian perencanaan dari berbagai unit kerja di lingkungan Pemkot Palopo. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini